Alasan MK Tolak Pihak Terkait Soal Perppu Ormas

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak pihak-pihak yang memohon untuk menjadi pihak terkait tambahan dalam uji Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

"Terhadap beberapa pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait tambahan, maka Majelis menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait, tetapi keterangan permohonan tetap diterima sebagai ad informandum," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis (12/10).

Pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait adalah; Organisasi Garda Nasional Patriot Indonesia, Komunitas Relawan Nawacita, Komunitas Masterpiece NKRI Pancasila dan beberapa komunitas lainnya.

Permohonan para pihak ini sebagai pihak terkait ditolak oleh Mahkamah karena sidang uji Perppu Ormas sudah memasuki pokok perkara.

Sementara, permohonan untuk menjadi pihak terkait harus diajukan sebelum persidangan memasuki pokok perkara.

Selain itu, Arief juga memutuskan untuk menunda jalannya persidangan karena dua ahli dari pihak pemohon yang seharusnya memberikan keterangan ahli dalam persidangan tidak hadir.

Sidang ketujuh untuk uji Perppu Ormas ini digelar untuk delapan permohonan yaitu; Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017, 49/PUU-XV/2017, 50/PUU-XV/2017, 52/PUU-XV/2017, dan 58/PUU-XV/2017.

Dalam permohonannya, seluruh pemohon merasa pemberlakuan Perppu Ormas melanggar hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Menurut para pemohon, Perppu Ormas ini memungkinkan Pemerintah untuk melakukan tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan hak jawab dari ormas.

Akibatnya ketentuan ini dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang dan pasal ini telah mengambil alih tugas hakim dalam mengadili perkara. (*)

Sumber: ANTARA