Alasan KPK Butuh Waktu Lama Jebloskan Setnov ke Rutan KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 20 November 2017
Alasan KPK Butuh Waktu Lama Jebloskan Setnov ke Rutan KPK

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11). Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto akhirnya ditahan di Rumah Tahanan KPK pada Minggu (19/11) malam. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan Ketua DPR itu dari tempatnya dirawat selama tiga hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengamini ada proses yang berlarut-larut terkait pemindahan Ketua Umum Partai Golkar itu dari RSCM ke Rutan lembaga antirasuah.

Menurut Laode, proses yang membutuhkan waktu lama itu menandakan, pemindahan Setnov dari RSCM ke rutan KPK dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

"Mengapa butuh waktu lama? Makin lama teliti, makin baik," ujar Laode dalam jumpad pers di RSCM, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).

Ketika dipindahkan ke rutan, jelas dia, Setnov harus dipastikan dalam kondisi fit. Karenanya, KPK sampai membutuhkan pendapat dari tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Ini harus semua yang ditersangkakan KPK dari segi kesehatan belum bisa dipastikan fit 100 persen, pasti kami minta petunjuk dokter," jelas Laode.

Sementara itu, Sekjen IDI, Abdi Khumaidi mengakui pihaknya mendapat permintaan untuk memeriksa kondisi kesehatan Setnov. Hasil pemeriksaan kesehatan, sudah diserahkan ke KPK.

"Laporan tertulis kami sampaikan ke KPK," ungkap dia.

Selain memintai bantuan tim dari IDI, KPK juga memintai hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter RSCM. Sejak tiba di RSCM, tim dokter segera memeriksakan kondisi kesehatan Setnov.

Setidaknya ada beberapa pemeriksaan kesehatan dilakukan RSCM sebelum memberikan kesimpulan kepada KPK. Hanya pihak RSCM enggan merinci kesimpulan medis dari pemeriksaan ke Setnov.

"Mengenai kondisi medis lebih rinci, karena sumpah jabatan dokter, dan pasien pribadi tidak bisa rinci. Tapi sudah didokumentasikan dan diserahkan ke KPK untuk proses lanjutan," pungkasnya. (Pon)

#Setya Novanto #Komisi Pemberantasan Korupsi #Laode M Syarief
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Bagikan