Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mempertanyakan putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak melanjutkan pengaduan terhadap Firli Bahuri Cs ke persidangan etik.
Diketahui Dewas menyatakan Pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga
Dewas KPK Nyatakan Firli Cs Tidak Cukup Bukti Langgar Etik dalam Polemik TWK
"Kami menganggap tidak cukup bukti adalah alasan yang sangat mengada-ada. Sebab, Dewan Pengawas memiliki wewenang penuh untuk mencari bukti, dari data awalan yang kami sampaikan saat pengaduan," kata salah seorang perwakilan pegawai, Rizka Anungnata dalam keterangannya, Jumat (23/7).
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik KPK ini menilai Dewas punya posisi yang sangat kuat di internal KPK sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal kepegawaian.
Rizka lantas menyinggung perbedaan hasil pemeriksaan Dewas dengan Ombudsman RI. Padahal, kata Rizka, data dan bukti yang diserahkan kepada kedua lembaga tersebut sama.
"Perbedaan putusan ini, kami duga terjadi karena Ombudsman lebih memiliki niat dan kemauan untuk mengungkap kebenaran dan pelanggaran yang terjadi," ujarnya.
Sedangkan Dewas, menurut Rizka, sangat bersifat pasif tidak berusaha menggali informasi lebih dalam, bahkan dalam melakukan pemeriksaan pihaknya merasakan Dewas lebih terlihat sebagai pengacara yang membela pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Firli Cs sebagai terlapor.
"Padahal jika pegawai yang dilaporkan kesannya tidak demikian," tegas Rizka.
Rizka melanjutkan pihaknya akan membantu Dewas untuk mencari data dan informasi lebih lanjut sebagai tambahan bukti sehingga Dewas bisa lebih utuh melihat permasalahan ini apalagi dengan adanya temuan temuan dari Ombudsman.
"Putusan tidak melanjutkan aduan Tim 75 ke sidang etik ini adalah kali kedua setelah sebelumnya hal yang sama juga dilakukan Dewas kepada aduan terhadap Anggota Dewas Indrianto Seno Aji," ujarnya.
Baca Juga
Tak Cukup Bukti, Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji tidak Disidang Etik
Lebih lanjut Rizka berharap aduan pihaknya yang sedang diproses, yakni tentang dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK Lili Pantauli Siregar tidak berakhir sama dengan kurang bukti sebab dugaan pelanggaran etiknya terjadi secara terang benderang.
"Karena kami merasa, dugaan-dugaan pelanggaran etik ini membuat KPK sangat terpuruk dan kehilangan kepercayaan publik," pungkasnya. (Pon)
