Aktivis 98 Radikal Sebut Jokowi Tidak Lagi Menjalankan Program Nawacita

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 29 Juli 2018
Aktivis 98 Radikal Sebut Jokowi Tidak Lagi Menjalankan Program Nawacita

Aktivis 98 Radikal. Foto: Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aktivis 98 Radikal akan menggelar Rapat Akbar Bersatu pada 7-8 Agustus 2018.

Salah satu perwakilan 98 Radikal, Edysah Girsang menilai Indonesia tengah mengalami permasalahan ketahanan nasional yang berpengaruh terhadap sistem kebangsaan dan bernegara.

Menurut pria yang biasa dipanggil Ekky ini, permasalahan itu sistemtis dan teroganisir sistem Indonesia dilemahkan paska amademen UUD 1945. Hal ini, tambahnya, membuat jati diri Indonesia sebagai bangsa nyaris hilang.

Ekky menyebut sejumlah UU rezim Jokowi sudah sangat keluar dari cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurutnya, UU tersebut juga melemahkan aspek ideologi, politik ekonomi, budaya

"Proses tersebut sudah menghantarkan kita pada krisis kewibawaan lembaga negara yang menghancurkan sendi-sendi persatuan Indonesia," kata Ekky di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7)

perwakilan 98 Radikal, Edysah Girsang. Foto: Ist

Ekky mengatakan bahwa UU itu sudah memunculkan problematika dan merusak pertahanan nasional dengan dengan menciptakan suatu fragmentasi yang menjadi pembela dan kemudian memposisikan setiap orang di negeri ini terpaksa untuk memilih, mendukung atau menentang pemerintah yang berkuasa.

"Tapi apa dengan alasan demi Indonesia namun keadaan sosial Indonesia tidak berubah jadi lebih baik, malah kita mengalami kemunduran sebagai bangsa" tuturnya.

Lebih lanjut, Ekky menegaskan jika Rapat Akbar ini nantinya akan digunakan untuk mengkritisi segala problem bangsa yang menjauhkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Perwakilan 98 Radikal lainnya, Satyo Purwanto, menyebut Presiden Jokowi tidak lagi menjalankan nawacita sebagaimana saat berkampanye jelang Pilpres 2014.

Satyo menegaskan hal itu karena melihat rezim Jokowi telah membuka ruang yang besar bagi kepentingan asing dalam setiap kebijakan dan regulasi.

"Berbagai kekuatan asing berlomba-lomba masuk, mempengaruhi dan kemudian menguasai semua potensi yang ada di Indonesia, dengan berbagai cara dan modus," kata Satyo.

Selain itu, Satyo juga mengatakan bahwa kekuatan asing tersebut melulu lantakan fondasi bangsa, melalui angresifitasnya politik yang dilahirkan melalui sistem kekuasaan.

"Ancaman goe-politik dan geo-ekonomi terhadap kedaulatan bangsa hari ini menjadi masalah yang sangat serius," tutur pria yang akrab disapa Komeng ini.

Dengan demikian, Satyo berharap agar komponen bangsa termasuk aktivis 98 yang kontra terhadap Jokowi bersama-sama untuk memberikan ultimatum agar Jokowi tidak dipilih lagi pada Pilpres 2019.

"Sudah pasti, kan kita kembali ke awal bahwa apa yang dijanjikan beberapa tahun lalu yang tertuang dalam Trisakti dan Nawacita, dan apa yang terjadi hari sangat berseberangan," pungkasnya. (Pon)

#Aktivis #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ben-Gvir Pamer Video Aktivis Global Sumud Flotilla Berlutut dan Diikat, Netanyahu Ikut Bereaksi
Menteri Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video penahanan aktivis Global Sumud Flotilla. Netanyahu menilai perlakuan tersebut tidak sesuai norma Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Ben-Gvir Pamer Video Aktivis Global Sumud Flotilla Berlutut dan Diikat, Netanyahu Ikut Bereaksi
Indonesia
Profil Jumhur Hidayat, dari Aktivis Buruh hingga Menteri Lingkungan Hidup
Jumhur Hidayat resmi dilantik jadi Menteri Lingkungan Hidup. Simak profil lengkapnya, dari aktivis, mantan tahanan, hingga pejabat negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Profil Jumhur Hidayat, dari Aktivis Buruh hingga Menteri Lingkungan Hidup
Indonesia
Aktivis Buruh Jumhur Hidayat Sempat Dipanggil Istana, Sinyal Masuk Kabinet Prabowo?
Jumhur Hidayat disebut masuk bursa reshuffle kabinet Prabowo setelah dipanggil ke Istana. Sejumlah posisi strategis juga dikabarkan berganti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Aktivis Buruh Jumhur Hidayat Sempat Dipanggil Istana, Sinyal Masuk Kabinet Prabowo?
Indonesia
DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Air Keras Andrie Yunus, Desak Prabowo Turun Tangan
Komisi XIII DPR menyoroti lambannya penanganan kasus air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus. Prabowo diminta turun tangan.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Air Keras Andrie Yunus, Desak Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Kemenkes Gratiskan Perawatan Andrie di RSCM, Dokter Multidisiplin Menangi Luka Bakar Korban
Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa pasien mengalami luka bakar sekitar 20 persen pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan tingkat tiga
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Kemenkes Gratiskan Perawatan Andrie di RSCM, Dokter Multidisiplin Menangi Luka Bakar Korban
Indonesia
DPR Pantau Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Tunggu Penyelidikan Polisi
Komisi III DPR RI memantau kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus. DPR masih menunggu penyelidikan polisi.
Soffi Amira - Senin, 16 Maret 2026
DPR Pantau Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Tunggu Penyelidikan Polisi
Indonesia
Polda Metro Cek 86 Kamera Pengawas Usut Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Dari 86 titik kamera pengawas yang kami analisa, ada 2.610 gambar dalam bentuk video, dengan durasi 10.320 menit.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 Maret 2026
Polda Metro Cek 86 Kamera Pengawas Usut Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Indonesia
Komisi III DPR RI Gelar Rapat Penyiraman Air Keras Aktivis HAM Andrie Yunus
Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus untuk membahas kasus penyiraman air keras ini di kompleks parlemen, Jakarta, tepatnya di ruangan rapat Komisi III DPR RI yang berada di Gedung Nusantara II.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 Maret 2026
Komisi III DPR RI Gelar Rapat Penyiraman Air Keras Aktivis HAM Andrie Yunus
Indonesia
Yusril Sebut Serangan ke Aktivis HAM Andrie Yusnus Terorganisir
Yusril meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), segera mengusut kasus tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Maret 2026
Yusril Sebut Serangan ke Aktivis HAM Andrie Yusnus Terorganisir
Indonesia
Serangan Air Keras ke Aktivis HAM Andrie Jadi Pola Berulang Seperti ke Novel Baswedan
Serangan terhadap Andrie Yunus adalah pengingat keras bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi ancaman nyata dari kekuatan-kekuatan yang ingin membungkam kritik dan melemahkan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Maret 2026
Serangan Air Keras ke Aktivis HAM Andrie Jadi Pola Berulang Seperti ke Novel Baswedan
Bagikan