Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat pada hari ini. Di tengah agenda tersebut, nama Jumhur Hidayat disebut masuk dalam bursa reshuffle terbatas.
Kabar itu dibenarkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Ia mengungkapkan bahwa Jumhur memang sempat dipanggil ke Istana Negara pada pekan lalu, meski belum mengetahui posisi yang akan diemban.
“Iya, sempat dipanggil ke Istana minggu lalu,” kata Andi saat dikonfirmasi, Senin (27/4).
Baca juga:
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Meski demikian, Andi belum dapat memastikan jabatan yang akan diberikan kepada Jumhur dalam pelantikan tersebut. Ia menilai, jika benar Jumhur masuk dalam jajaran pemerintahan, hal itu akan menjadi momen penting bagi representasi kalangan buruh di tingkat kabinet.
Menurutnya, kehadiran tokoh buruh di dalam pemerintahan merupakan sebuah kehormatan bagi gerakan pekerja di Indonesia. Ia berharap sosok yang ditunjuk tetap membawa dan memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini menjadi aspirasi kaum buruh.
“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi gerakan buruh Indonesia. Kami berharap yang bersangkutan tidak meninggalkan idealisme buruh,” ujarnya.
Informasi yang beredar menyebut sejumlah posisi strategis akan mengalami pergantian, di antaranya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dan Kepala Badan Karantina Nasional.
Nama Dudung Abdurachman disebut akan menggantikan Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Sementara itu, Qodari dikabarkan akan bergeser menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus Kepala Bakom.
Baca juga:
Menghadap Prabowo, Bahlil Minta Wartawan Tunggu Informasi Perkembangan Reshuffle Kabinet
Selain itu, posisi Kepala Badan Karantina disebut akan diisi oleh Abdul Kadir Karding, yang sebelumnya menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024–2025.
Nama lain yang turut mencuat adalah Hasan Nasbi, mantan Kepala President Communication Office (PCO), yang disebut akan ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Pria asal Sumatra Barat itu saat ini menjabat sebagai Komisaris Pertamina, setelah sebelumnya di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia yang dijabatnya sejak 19 Agustus 2024. (Pon)
