Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kinerja positif yang berhasil dicapai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI dalam menjalankan tugas sebagai pengelola kegiatan ekspor komoditas strategis.
Menurut Prabowo, Senin (20/7), perusahaan yang baru beroperasi sekitar satu bulan tersebut telah mengelola devisa lebih dari USD 10,5 miliar. Capaian itu dinilai menjadi bukti awal bahwa kebijakan pemerintah membangun sistem ekspor satu pintu mulai menunjukkan hasil.
Saya dapat laporan dari saudara Rosan, CEO Danantara, bahwa baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih dari USD 10,5 miliar dalam satu bulan dua minggu,
Presiden RI, Prabowo Subianto.
DSI Kelola Ekspor Batu Bara, CPO, dan Mineral Kritis
Sejak 1 Juni 2026, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui mekanisme satu pintu yang dikelola DSI.
Kebijakan tersebut mencakup ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan mineral kritis, dengan tujuan mengurangi berbagai praktik kecurangan ekspor, termasuk under invoicing, yang selama ini dinilai merugikan penerimaan negara.
Sebagai tahap awal, pemerintah menerapkan masa transisi mulai 1 Juni hingga 1 September 2026.
Selama periode tersebut, eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor seperti biasa, namun diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya kepada DSI melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Setelah masa transisi berakhir, seluruh proses transaksi ekspor, mulai dari kontrak hingga pembayaran, akan dilakukan sepenuhnya melalui DSI.
Baca juga:
Selisih Harga Ekspor Disebut Mulai Menyusut
Prabowo mengatakan, selama sekitar satu bulan masa transisi, Indonesia mulai berhasil mengurangi kesenjangan antara harga internasional dan harga jual di dalam negeri.
Menurutnya, kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap penerimaan ekspor sekaligus memperkuat devisa negara.
"Data yang masuk menunjukkan, sebelum ada PT DSI, perbedaan harga jual di Indonesia dengan harga internasional minimal 30 persen, bahkan mendekati 40 sampai 45 persen. Begitu ada PT DSI, harganya sudah hampir menyatu," ungkap dia.
Prabowo Soroti Praktik Kecurangan Ekspor CPO
Prabowo menegaskan akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum, termasuk pelaku praktik kecurangan ekspor yang dinilai merugikan negara.
Ia mencontohkan praktik ekspor minyak kelapa sawit (CPO). Sebelum kebijakan satu pintu diterapkan, banyak kontrak penjualan dilakukan dengan harga sekitar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram, sementara harga acuan internasional CPO Rotterdam mencapai sekitar Rp 27.000 per kilogram.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan hampir separuh potensi nilai ekspor yang seharusnya diterima.
"Siapa yang menikmati selisihnya? Hampir 50 persen. Permainan seperti inilah yang menusuk hati kita," terangnya.
Baca juga:
Prabowo Pertanyakan Hilangnya Ribuan Triliun Kekayaan Negara, Singgung Kritik terhadap Program MBG
S&P Nilai Pembentukan DSI Langkah yang Tepat
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung penilaian terbaru dari lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings yang disebut turut mengapresiasi pembentukan DSI.
Dalam penilaian tersebut, S&P memberikan prospek utang Indonesia pada level stable dengan proyeksi penerimaan negara yang lebih baik sebagai dampak reformasi kebijakan ekspor SDA.
Prabowo mengatakan, penilaian tersebut juga memperkirakan defisit fiskal Indonesia tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, hal itu menjadi indikasi bahwa pembentukan DSI beserta kebijakan ekspor satu pintu berada di jalur yang tepat.
"S&P sendiri sudah menyampaikan bahwa pembentukan PT DSI adalah langkah yang tepat bagi bangsa Indonesia. Mereka mengatakan kebijakan ini bisa meningkatkan penghasilan atau revenue kita," pungkasnya. (Pon)
