Aksi Pramuka untuk Rohingya Harumkan Indonesia

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 09 September 2017
Aksi Pramuka untuk Rohingya Harumkan Indonesia

Kwarnas Gerakan Pramuka bantu pengungsi Rohingya (Pramuka)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengapresiasi langkah cepat Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka dalam merespon krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

Aksi penggalangan dana melalui Bumbung Kemanusiaan yang diinisiasi Kwarnas dinilai sebagai cara unik dan tepat sasaran untuk membantu Rohingya

"Saat orang sibuk bicara banyak tentang Rohingya, Pramuka sudah lebih dulu melakukan tindakan konkret dengan memberikan bantuan kepada mereka. Ini prestasi yang bagus," ujar Agus Hermanto dalam rilisnya di Jakarta, hari ini.

Agus sendiri sudah mendengar kabar di banyak media massa tentang Andalan Nasional Kwarnas Eko Sulistio yang berhasil menembus sejumlah kantong pengungsian etnis Rohingya guna mendistribusikan bantuan. Keberhasilan itu, kata dia, bukan hanya mengharumkan nama Gerakan Pramuka, tapi juga Indonesia.

"Apa yang dilakukan oleh Kak Eko bukan hanya mengharumkan nama baik Pramuka, tapi juga Indonesia. Pramuka bisa mewakili masyarakat Indonesia atas keprihatinan yang terjadi di Rohingya," puji Agus.

Menyikapi bencana kemanusiaan yang menimpa pengungsi Rohingya tersebut, ia meminta masyarakat Indonesia tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Apalagi sampai mengirimkan berita hoax, baik foto atau tulisan.

Kwarnas Gerakan Pramuka akan kembali ke Myanmar guna menyalurkan bantuan untuk pengungsi Rohingya. Rencana ini akan dilaksanakan usai dana yang saat ini digalang melalui aksi "Bumbung Kemanusiaan" Gerakan Pramuka untuk Rohingya terkumpul.

"Setelah tanggal 16 September, Kwarnas Gerakan Pramuka akan kembali ke Myanmar membawa bantuan. Fokus kami, bantuan untuk anak-anak, wanita dan warga Rohingya yang lanjut usia," tutur Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault.

Pria berkumis ini menegaskan, aksi "Bumbung Kemanusiaan" sering dilakukan oleh anggota Gerakan Pramuka di berbagai tempat. Aksi "Bumbung Kemanusiaan" adalah cara unik Pramuka menggalang dana kepedulian untuk sebuah tujuan tertentu. Dahulu, aksi ini biasanya menggunakan media bambu untuk menampung dana yang dikumpulkan.

"Ini cara Pramuka merespon masalah. Yuk, kita bantu terus para pengungsi Rohingya melalui Bumbung Kemanusiaan ini. Sekecil apa pun insya Allah berguna bagi mereka," terang Adhyaksa.

Diketahui, aksi Bumbung Kemanusiaan untuk Rohingya mendapatkan respons positif dari masyarakat. Terbukti, saat pertama kali dibuka pada Rabu (6/9) aksi ini berhasil mengumpulkan dana Rp 21 juta.

#Pramuka #Pengungsi Rohingya #Agus Hermanto #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Indonesia
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Sebanyak 8 WNI bergabung dengan militer Rusia. DPR meminta pemerintah untuk tidak kecolongan lagi.
Soffi Amira - Rabu, 02 September 2026
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Perluasan cakupan tersebut merupakan langkah maju dalam memperkuat pemberantasan kejahatan.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Indonesia
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Modus semacam itu berpotensi membuat calon pekerja tidak memahami secara utuh risiko yang akan mereka hadapi, termasuk kemungkinan terlibat dalam militer.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Indonesia
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
DPR RI menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro juga ditetapkan sebagai Deputi BI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
Indonesia
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Indonesia
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Pembahasan tetap harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak warga negara, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan melalui lembaga peradilan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Praktisi hukum Naek Pangaribuan menilai RUU Perampasan Aset memiliki posisi penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Indonesia
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Sebelas rekomendasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Bagikan