Akhirnya, PT Pos Buka Layanan Sabtu-Minggu dan Tanggal Merah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juni 2021
Akhirnya, PT Pos Buka Layanan Sabtu-Minggu dan Tanggal Merah

Layanan pelanggan PT Pos. (Foto: PT Pos)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PT Pos Indonesia (Persero) menambah jam operasional layanan dengan tetap buka pada Sabtu dan Minggu atau saat hari libur tahunan, langkah tersebut dilakukan Pos Indonesia untuk menggarap market bisnis kurir dan logistik.

"Mulai Juni ini, kami buka selama tujuh hari seminggu, 24 jam sehari. Tidak ada libur, baik untuk Sabtu dan Minggu, atau tanggal merah," kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana dalam keterangan persnya, Minggu (7/6).

Baca Juga:

PT Pos Targetkan 100 Persen Bansos Tunai Cair di April

Siti Choiriana menuturkan, layanan tersebut berlaku di semua Kantor Pos di seluruh Indonesia, di mana operasional Kantor Pos akan buka selama 24 jam tanpa libur. Penambahan jam operasional Pos Indonesia merupakan komitmen BUMN-nya meningkatkan layanan kepada masyarakat Indonesia.

PT Pos Indonesia ingin memastikan, layanan Pos khususnya kurir dan logistik justru memberi pelayanan prima saat hari libur. Saat ini PT Pos Indonesia didukung oleh titik jaringan yang tersebar luas hingga pelosok negeri.

BUMN ini mengklaim didukung lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan diperkotaan, Pos Indonesia juga telah memiliki O-Ranger, untuk melayani kiriman jemput bola secara cepat.

"Kami bisa pastikan, mulai Juni ini Pos Indonesia akan melayani konsumen selama 24 jam dan tujuh hari seminggu. Kami pastikan layanan kami tidak ada istilah terputus di hari libur atau tanggal merah. Kami berharap, masyarakat senang menggunakan layanan kami ini," katanya.

Ia mengakui, saat ini perdagangan e-commerce tumbuh cukup pesat, seiring banyaknya platform marketplace dan perdagangan via media sosial. Trnsaksi e-commerce terjadi tanpa ada batasan waktu. Seiring tren tersebut, penyedia jasa logistik dan kurir menjadi ujung tombak lancarnya ekosistem digital ini.

Pegawai PT Pos. (Foto: Antara)
Pegawai PT Pos. (Foto: Antara)

"Kami menyadari bahwa kiriman barang sangat meningkat justru pada Sabtu dan Minggu. Karena kami pahami kebutuhan kiriman ini sangat besar, termasuk adanya tuntutan pelangga, sehingga kami mencoba melayani tuntutan masyarakat ini," kata Anna.

Pada ekosistem e-commerce, penjual dan konsumen sama-sama menginginkan adanya pelayanan secara cepat, tak terputus libur kerja. Optimalisasi ini yang menjadi fokus Pos Indonesia, agar kiriman barang dari penjual ke pembeli cepat sampai di tujuan.

"Dengan maksimalnya layanan kurir dan logistik, Pos Indonesia berharap dapat meningkatkan revenue perusahaan. Di sisi lain, bisnis jasa keuangan juga terus digenjot Pos Indonesia, agar profit perusahaan terus meningkat," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Tantangan PT Pos Menyalurkan Bantuan Tunai ke Wilayah Terluar Indonesia

#PT Pos Indonesia #PT Pos Indonesia (Persero) #Industri Logistik #BUMN #Kinerja BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan