Eddy Flo
MerahPutih.Com - Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal masa jabatan wapres, bukanlah akhir bagi Wapres Jusuf Kalla untuk maju pada Pilpres 2019.
Menurut Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung masih ada peluang bagi Wapres Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Bagi Akbar Tandjung peluang JK maju Capres terbuka lebar.
"Secara perundang-undangan yang tidak boleh kan nyawapres. Kalau mau nyapres, peluang terbuka lebar," ujar Akbar Tandjung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (1/7).
Lebih lanjut Akbar menyatakan secara kapasitas JK tentu mumpuni karena sudah pernah dua kali menjabat sebagai wakil presiden. Dari segi peraturan perundang-undangan pun memperbolehkan. Hanya saja, kata Akbar, JK harus mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan mantan atasannya, Presiden Jokowi.
"Sama dengan saat beliau berhadapan dengan SBY dulu, sebelumnya jadi wakil SBY. Ya tinggal bagaimana rakyat memilih," ujarnya.
Wacana pencapresan Jusuf Kalla berpasangan dengan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belakangan mencuat. Gagasan itu belakangan ini kerap diungkapkan oleh sejumlah politikus Partai Demokrat. Hal itu semakin menguat usai pertemuan JK dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini.
Silaturahmi politik SBY-JK dalam pandangan sejumlah pihak bukan berarti langkah JK maju Capres akan mudah. Sebab JK akan kesulitan mengejar figur Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang lebih populer sebagai calon presiden. Salah satunya diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.
Menurut Romi sebagaimana dilansir Antara, popularitas JK sebagai kandidat capres, bahkan tak lebih tinggi daripada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
"Saya kira beliau realistis, tapi kami menghormati kalau beliau memutuskan," ujar Romi di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Romi mengatakan wacana poros ketiga juga terhambat adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Syarat itu mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memiliki 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilihan umum sebelumnya.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Partai Demokrat Kritik Surat Edaran KPU Perihal Daftar RS Caleg
