Akademisi Sebut Pemangkasan Eselon Berdampak pada Masa Depan Karier ASN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 04 November 2019
Akademisi Sebut Pemangkasan Eselon Berdampak pada Masa Depan Karier ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN). (Antara/HO/Ist)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan, pemangkasan eselon di lingkungan birokrasi pemerintahan akan berdampak pada masa depan karir aparatur sipil negara (ASN).

"Bagi saya, ide tentang ini di birokrasi pemerintahan justru akan mematikan jenjang karir dan membunuh masa depan ASN," kata dia, di Kupang, Minggu (3/11), dikutip Antara.

Baca Juga:

Mendagri Tito: ASN Lulusan IPDN Jangan Kerja Untung-untungan


Dia mengemukakan hal itu, berkaitan pemangkasan eselon ASN, dan bagaimana mengelola agar birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik dapat menjadi ramping dan tidak merugikan publik. Pemerintah akan menghapus eselon III dan IV, sehingga dalam struktur birokrasi hanya ada eselon II saja.

"Jika demikian halnya, maka pertanyaannya adalah jenjang karir seperti apa seseorang dapat menduduki jabatan eselon II?" Ahmad Atang mempertanyakan.

Ahli dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang MSi. ANTARA/Bernadus Tokan
Ahli dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang MSi. ANTARA/Bernadus Tokan

Menurut dia, pola rekrutmen jabatan tinggi pratama atau eselon II adalah mereka yang menduduki jabatan pada eselon III sebagai syarat. Jika eselon III dihapus, kata dia, maka jenjang karir eselon II menjadi rancu karena dalam birokrasi mesti ada kepala yang melaksanakan tugas manajerial.

Selain itu, ada eselon III dan IV untuk melaksanakan tugas teknis sesuai bidang dan ada staf.

Jika semua menjadi staf maka pola koordinasi berjenjang menjadi stagnan, dan secara struktural tidak ada hubungan kedinasan, hubungan kooordinasi dan hubungan fungsional.

Karena itu, wacana soal perampingan masti dikaji lebih bijaksana karena tidak semua instansi pemerintah terhambat pelayanan dengan kondisi sekarang.

Ia mengatakan, justru dengan perampingan akan mengaburkan rentang tugas dalam suatu lembaga pemerintah.

Baca Juga:

Isi Seminar di Ponpes Al Muayyad, Presiden Jokowi Ajak Santri Tidak Jadi ASN

Atang juga mempertanyakan, apakah sistem kepangkatan yang dimiliki ASN hanya berlaku untuk sistem penggajian saja atau juga untuk sistem karir.

Padahal, aparatur sipil negara (ASN) tidak bekerja untuk mendapatkan upah semata-mata, akan tetapi mereka juga bekerja untuk mengejar karier.

ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare yang tidak hadir saat upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) pada 17 Oktober lalu di Ruang Data Kantor Wali Kota Parepare, Selasa (29/10/2019) FOTO/HO/Humas Pemkot Pare-pare
ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare yang tidak hadir saat upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) pada 17 Oktober lalu di Ruang Data Kantor Wali Kota Parepare, Selasa (29/10/2019) FOTO/HO/Humas Pemkot Pare-pare

"Bahwa ada yang belum tentu sampai ke eselon II, namun dengan penghargaan karier pada eselon III dan IV akan memberikan kepuasan bagi ASN atas capaian jenjang karier tersebut ketika pensiun," katanya.

Atang mengatakan, jika eselon III dan IV dihapus maka akan membentuk stigma jika posisi ASN akan berakhir menjadi staf. Jika itu yang terjadi maka negara telah membunuh masa depan ASN. (*)

Baca Juga:

Isi Seminar di Ponpes Al Muayyad, Presiden Jokowi Ajak Santri Tidak Jadi ASN

#Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Komisi E akan mengawal hal ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Indonesia
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Seorang pegawai Kementerian Agama ditangkap Densus 88 atas dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 21 Juli 2025
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Indonesia
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Program ini mengajak peserta untuk berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Indonesia
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Wagub Rano klarifikasi, Pemprov DKI mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak pada Hari Pertama Sekolah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Indonesia
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Ancaman ini bertolak belakang dengan imbauan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
Angga Yudha Pratama - Senin, 14 Juli 2025
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Indonesia
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Pramono meminta BKP DKI Jakarta untuk terus mengingatkan regulasi transportasi umum setiap rabu kepada para ASN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 Juli 2025
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Indonesia
Trik Gubernur Jakarta Buat ASN Mau Pindah ke Transportasi Umum, Para Abdi Negara Wajib Tahu Nih!
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Jakarta menyediakan fasilitas transportasi umum gratis bagi ASN pada hari tersebut
Angga Yudha Pratama - Kamis, 10 Juli 2025
Trik Gubernur Jakarta Buat ASN Mau Pindah ke Transportasi Umum, Para Abdi Negara Wajib Tahu Nih!
Indonesia
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Sedangkan, Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Juni 2025
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Objektif ke ASN yang akan Menerapkan Sistem WFA
DPRD DKI Jakarta sendiri dukungan penuh terhadap inovasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
Pemprov DKI Diminta Objektif ke ASN yang akan Menerapkan Sistem WFA
Bagikan