Ajukan 'Judicial Review', ACTA Nilai Ambang Batas Inkonstitusional

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 24 Juli 2017
Ajukan 'Judicial Review', ACTA Nilai Ambang Batas Inkonstitusional

Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Pemilu 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/7).

Adapun yang menjadi pokok gugatan ACTA adalah Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan parpol atau gabungan parpol pengusul calon presiden dan wakil presiden mempunyai setidaknya 20 persen kursi legislatif atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko mengatakan, syarat tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 28D (1) dan (3).

"Harusnya partai pemenang pemilu belum tentu jadi presiden, itu dilemanya. Seperti tahun kemarin perolehan SBY sebagai capres dengan Demokrat tidak berbanding lurus, 'kan. Intinya, mengacu kepada UUD, legislatif dipilih oleh rakyat dan eksekutif dalam hal ini capres dan wapres dipilih oleh rakyat," kata Hendarsam kepada awak media di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/7).

Jadi, kata Hendarsam, kalau memilih PT 20 persen artinya tidak dipilih langsung oleh rakyat dan itu melanggar UUD 1945. Selanjutnya, isu yang yang disoroti tim pengacara ACTA adalah soal ambang batas yang merujuk kepada pemilu sebelumnya.

Ia menilai acuan Pemilu 2019 mendatang kepada pemilu sebelumnya seperti mengambil makanan kemarin untuk disajikan kembali.

"Itu aneh. Pemilu sebelumnya itu untuk presiden dan wakil untuk pemerintahan ini. Ibaratnya, saya analogikan makanan pesta tahun kemarin mau diambil untuk tahun depan, ya, makanannya sudah habis," katanya. (Fdi)

Baca berita terkait ambang batas UU Pemilu lainnya di: DPR Persilakan UU Pemilu Dibawa Ke MK

#Gugatan Judicial Review #ACTA #RUU Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Jumlah dukungan masih akan dibahas di Panja RUU Pemilu.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan