AJI Sebut Kebebasan Pers di Indonesia Masih Buruk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 03 Mei 2021
AJI Sebut Kebebasan Pers di Indonesia Masih Buruk

Ilustrasi: Para wartawan menggelar aksi teatrikal yang menyatakan kebebasan pers telah mati (MP/Kanu)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia 2021 masih buruk meskipun secara rangking naik enam tingkat dibanding 2020.

Mengutip Reporters Without Borders (RSF), Ketua umum AJI Indonesia Sasmito mengatakan, rangking kebebasan pers Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan.

Baca Juga:

Gelar Aksi, Wartawan Jakarta Protes Kekerasan Polisi Terhadap Jurnalis

"Jadi memang dari 2 tahun terakhir ranking kita naik itu ya dari 124 menjadi 119 dan tahun ini menjadi 113 dari 180 Negara,” kata Sasmito dalam 'Peluncuran Catatan AJI atas Situasi Kebebasan Pers di Indonesia 2021', yang digelar secara daring, Senin (3/5).

Ilustrasi tolak kekerasan terhadap jurnalis. Foto: Istimewa

Sasmito menjelaskan, meskipun secara peringkat naik, RSF masih menempatkan kebebasan pers di Indonesia dalam kondisi buruk atau merah.

“Walaupun peringkatnya naik, ini masih merah, masih dalam kondisi buruk,” ujar Sasmito.

Adapun catatan RSF mengenai hal itu, di antaranya yakni pemerintah masih memanfaatkan krisis COVID-19 untuk memperkuat represi terhadap jurnalis.

Baca Juga:

Sepeda Motor Seorang Wartawan Online Dibakar Massa

“Pemerintah juga menerbitkan larangan yang melarang penerbitan informasi yang menghina presiden atau pemerintah, meski tidak terkait pandemi," kata dia. (Pon)

#Pers #Hari Kebebasan Pers #Hari Kebebasan Pers Dunia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Aksi Teatrikal Iwakum depan Gedung MK: Minta Perlindungan Wartawan Dipertegas
Iwakum mengajukan permohonan uji materi Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke MK.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Aksi Teatrikal Iwakum depan Gedung MK: Minta Perlindungan Wartawan Dipertegas
Indonesia
Pasal 8 UU Pers Dianggap Biang Kerok Kriminalisasi Wartawan! Iwakum Ajukan Judicial Review Tepat di HUT ke-80 RI
Ketidakjelasan ini membuka celah kriminalisasi dan gugatan perdata terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pasal 8 UU Pers Dianggap Biang Kerok Kriminalisasi Wartawan! Iwakum Ajukan Judicial Review Tepat di HUT ke-80 RI
Indonesia
Iwakum Gelar Syukuran HUT ke-3, Beri Bantuan untuk Jurnalis yang Terkena PHK
Selain pemberian bantuan, acara juga diisi dengan acara potong tumpeng, ramah tamah dan doa bersama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Iwakum Gelar Syukuran HUT ke-3, Beri Bantuan untuk Jurnalis yang Terkena PHK
Indonesia
Geledah Kasus Korupsi, Kejagung Temukan Invois Ratusan Juta Pesanan Berita kepada Direktur Pemberitaan Jak TV
Invois publikasi berita menjadi dasar Kejagung menetapkan tersangka advokad MS (Marcella Santoso) dan JS (Junaedi Saibih) kepada Direktur Pemberitaan Jak TV TB (Tian Bahtiar).
Wisnu Cipto - Selasa, 22 April 2025
Geledah Kasus Korupsi, Kejagung Temukan Invois Ratusan Juta Pesanan Berita kepada Direktur Pemberitaan Jak TV
Indonesia
Teror ke Jurnalis Jangan Dibiarkan, Harus Diusut Tuntas
Perlindungan atas praktik kerja pers harus mendapat perlindungan hukum karena sesuai dengan UU Pers
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Maret 2025
Teror ke Jurnalis Jangan Dibiarkan, Harus Diusut Tuntas
Indonesia
Kebebasan Pers Harus Dilindungi, Intimidasi Jurnalis Tak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan dukungannya terhadap langkah Dewan Pers dalam menangani kasus dugaan intimidasi terhadap wartawan Tempo.
Frengky Aruan - Sabtu, 22 Maret 2025
Kebebasan Pers Harus Dilindungi, Intimidasi Jurnalis Tak Bisa Ditoleransi
Dunia
Ogah Ganti Nama Teluk Meksiko Jadi Teluk Amerika, Jurnalis AP Dilarang Liputan di Oval Office
Pelarangan itu terjadi pada Selasa, ketika seorang wartawan AP dilarang menghadiri penandatanganan perintah eksekutif di Oval Office.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Februari 2025
Ogah Ganti Nama Teluk Meksiko Jadi Teluk Amerika, Jurnalis AP Dilarang Liputan di Oval Office
Video
Puan Maharani: “Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan”
Puan juga dorong masyarakat membantu eksistensi media massa yang tengah alami banyak tantangan.
Rezita Kesuma - Rabu, 12 Februari 2025
Puan Maharani: “Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan”
Indonesia
Anggota DPR Khozin Nilai Pers Berhasil Berkolaborasi Dengan Netizen Kawal Isu Publik
"Fungsi pers tak tergantikan dalam menghadirkan informasi yang sahih di tengah publik,” tegasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 09 Februari 2025
Anggota DPR Khozin Nilai Pers Berhasil Berkolaborasi Dengan Netizen Kawal Isu Publik
Indonesia
Peringati Hari Pers Nasional, Politikus PKB Berharap Setiap Berita Tidak Memihak Pada Satu Sudut Pandang
prinsip checks and balances menjadi modal bagi insan pers dalam menyampaikan berita sehingga media massa dapat dipercaya oleh masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 09 Februari 2025
Peringati Hari Pers Nasional, Politikus PKB Berharap Setiap Berita Tidak Memihak Pada Satu Sudut Pandang
Bagikan