AHY Temui Puan, PKS Masih Percaya Janji Demokrat Dukung Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 19 Juni 2023
AHY Temui Puan, PKS Masih Percaya Janji Demokrat Dukung Anies

Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi. ANTARA/HO-PKS.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus memantik komentar dari Partai pendukung Anies Baswedan.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menilai, pertemuan itu sebagai hal yang lumrah dalam demokrasi. Menurutnya, diperlukan silaturahmi sesama anak bangsa.

"Silaturahmi tidak berarti keluar koalisi. Kita memandang pertemuan AHY dan Mbak Puan sebagai silaturahmi yang lumrah. Kita menghargai langkah politik AHY yang menjalin pertemuan dengan Puan Maharani, silaturahmi antar-anak bangsa juga dikembangkan di PKS, jadi gak ada masalah," ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6).

Baca Juga:

Peluang Koalisi Demokrat dan PDIP Kecil Usai Pertemuan AHY-Puan

Terkait dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Aboe menyebut semuanya masih berkomitmen dan saling berkomunikasi secara lancar.

"Sampai saat ini kita masih yakin dengan komitmen yang dibuat oleh Demokrat. Kita masih memegang semangat kebersamaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan sampai saat ini, komunikasi seluruh anggota koalisi berjalan dengan lancar," ucap Aboe.

Baca Juga:

Pertemuan AHY-Puan Goyahkan Koalisi Perubahan

Aboe menuturkan, pertemuan AHY-Puan sudah dikomunikasikan oleh Demokrat ke partai koalisi.

Aboe menilai, sikap dalam mengusung capres tidak menutup komunikasi dengan pihak yang berbeda pilihan.

"Termasuk akan adanya pertemuan Mbak Puan dengan AHY, sudah ada kabar sebelumnya dari Demokrat kepada anggota koalisi. Mereka sudah ngabarin kalau bakal ada pertemuan tersebut, dan kita menganggap itu biasa-biasa saja," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Aboe menegaskan, partai yang tergabung Koalisi Perubahan konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres mendatang.

"Sampai saat ini, masih belum ada alasan untuk melakukan evaluasi terhadap dukungan pencapresan tersebut," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Loyalis Anies Sebut Pertemuan AHY-Puan Cuma Gimik Politik

#PKS #Aboe Bakar Al-Habsy #Partai Demokrat #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Bagikan