Pertemuan AHY-Puan Goyahkan Koalisi Perubahan
Puan Maharani bertemu dengan AHY di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (18/6). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Agenda silahturahmi Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Minggu kemarin di Senayan, disinyalir sebagai langkah untuk menggoyahkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Sebab bersama-sama ketahui, Partai Demokrat masuk di dalam koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem dengan mendukung Anies baswedan sebagai bacapres 2024.
Baca Juga:
PKS Yakin Pertemuan AHY-Puan Tak Pengaruhi Kesetiaan Demokrat Dukung Anies
"Dugaan saya, Puan Maharani, Ketua DPP PDIP ingin membuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak nyaman dan tidak solid," tulis loyalis Anies Baswedan, Musni Umar melalui akun Twitter resminya @musniumar, yang dikutip Senin (19/6).
Disamping itu, kata dia, pertemuan tersebut membuat suasana politik lebih dingin dan tidak terus bergejolak, khususnya di tubuh Partai Demokrat. Dimana Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari AHY.
Baca Juga:
Tambah Musni lagi, pertemuan Puan dan AHY dapat dimaknai bahwa PDI Perjuangan sebagai partai penguasa mengakui keabsahan Partai Demokrat dibawah Ketum AHY.
"Dengan demikian, para hakim di MA dalam memutus perkara PK Moeldoko dkk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh selain fakta hukum, juga realitas politik bahwa yang sah adalah Partai Demokrat yang dipimpin AHY," paparnya.
"Sementara AHY juga ingin mendapatkan insentif politik dari partai penguasa dalam menghadapi PK Moeldoko di MA," lanjutnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen