AHY: Demokrat Tidak Miliki Beban Jalin Koalisi Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 18 April 2022
AHY: Demokrat Tidak Miliki Beban Jalin Koalisi Pilpres

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sambutan dalam acara “Malam Silaturahmi dan Kontemplasi” yang diselenggarakan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (1

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah nama calon presiden dan wakil presiden mulai mewarnai berbagai hasil survei. Salah satu nama yang masuk survei adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengaku fokus menjalin komunikasi dengan partai-partai untuk berkoalisi dan memenuhi syarat presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas pencalonan presiden.

Baca Juga:

AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

"Kalau berandai-andai dengan pasangan A dan B misalnya, sedangkan ambang batas pencalona presiden tidak mencukupi, saya rasanya tidak bisa berbicara lebih jauh dari itu," ujar AHY saat bincang dengan wartawan, Minggu (17/4).

AHY mengatakan, tahapan awal untuk menentukan capres-cawapres adalah memastikan sudah memenuhi syarat presidential threshold sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 222 UU Pemilu disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya.

"Nah, tahapannya baru sampai di sana,” kata pria penggemar olah raga basket dan voli ini.

AHY menegaskan, Partai Demokrat akan proaktif menjalani silahturahmi dan komunikasi dengan semua pimpinan partai, tanpa kecuali. Demokrat, kata ia, tidak memiliki beban apa pun untuk menjalin koalisi dengan partai manapun.

"Prinsipnya, kami membuka peluang dan ingin sekali secara aktif melakukan silaturahmi dan berkomunikasi dengan parpol," kata AHY.

Dia tak menyatakan dengan tegas terkait kemungkinan dirinya bakal maju. Hanya saja, semua itu bergantung pada partai koalisi dan kehendak rakyat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada wartawan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada wartawan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

AHY mengibaratkan bahwa saat ini ia memiliki dua topi. Pertama sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, kedua sebagai pribadi yang memiliki kemungkinan untuk maju.

Sebagai Ketua Umum, dia mengaku saat ini akan memastikan Partai Demokrat lolos memenuhi 20 persen ambang batas pencalonan presiden. Untuk itu, dia mengaku akan membuka komunikasi dengan semua partai politik.

"Jadi, semua akan saya datangi, saya akan membangun hubungan dengan baik, kita buka semua saluran komunikasi tersebut," kata purnawirawan TNI berpangkat akhir mayor ini. (Knu)

Baca Juga:

AHY: Bangun Koalisi Usung Capres di 2024 Tidak Mudah

#Partai Demokrat #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan