AHY: Demokrat Tidak Miliki Beban Jalin Koalisi Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 18 April 2022
AHY: Demokrat Tidak Miliki Beban Jalin Koalisi Pilpres

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sambutan dalam acara “Malam Silaturahmi dan Kontemplasi” yang diselenggarakan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (1

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah nama calon presiden dan wakil presiden mulai mewarnai berbagai hasil survei. Salah satu nama yang masuk survei adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengaku fokus menjalin komunikasi dengan partai-partai untuk berkoalisi dan memenuhi syarat presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas pencalonan presiden.

Baca Juga:

AHY Bidik Jawa Barat sebagai Lumbung Suara di Pemilu 2024

"Kalau berandai-andai dengan pasangan A dan B misalnya, sedangkan ambang batas pencalona presiden tidak mencukupi, saya rasanya tidak bisa berbicara lebih jauh dari itu," ujar AHY saat bincang dengan wartawan, Minggu (17/4).

AHY mengatakan, tahapan awal untuk menentukan capres-cawapres adalah memastikan sudah memenuhi syarat presidential threshold sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 222 UU Pemilu disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya.

"Nah, tahapannya baru sampai di sana,” kata pria penggemar olah raga basket dan voli ini.

AHY menegaskan, Partai Demokrat akan proaktif menjalani silahturahmi dan komunikasi dengan semua pimpinan partai, tanpa kecuali. Demokrat, kata ia, tidak memiliki beban apa pun untuk menjalin koalisi dengan partai manapun.

"Prinsipnya, kami membuka peluang dan ingin sekali secara aktif melakukan silaturahmi dan berkomunikasi dengan parpol," kata AHY.

Dia tak menyatakan dengan tegas terkait kemungkinan dirinya bakal maju. Hanya saja, semua itu bergantung pada partai koalisi dan kehendak rakyat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada wartawan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada wartawan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

AHY mengibaratkan bahwa saat ini ia memiliki dua topi. Pertama sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, kedua sebagai pribadi yang memiliki kemungkinan untuk maju.

Sebagai Ketua Umum, dia mengaku saat ini akan memastikan Partai Demokrat lolos memenuhi 20 persen ambang batas pencalonan presiden. Untuk itu, dia mengaku akan membuka komunikasi dengan semua partai politik.

"Jadi, semua akan saya datangi, saya akan membangun hubungan dengan baik, kita buka semua saluran komunikasi tersebut," kata purnawirawan TNI berpangkat akhir mayor ini. (Knu)

Baca Juga:

AHY: Bangun Koalisi Usung Capres di 2024 Tidak Mudah

#Partai Demokrat #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan