Agus Rahardjo Dipolisikan, KPK Tegaskan Takkan Berhenti Usut Korupsi e-KTP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 04 Oktober 2017
Agus Rahardjo Dipolisikan, KPK Tegaskan Takkan Berhenti Usut Korupsi e-KTP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menghiraukan dengan langkah seorang bernama Madun Hariyadi (41) yang melaporkan Ketua KPK, Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri, Senin (2/10) kemarin.

Jubir KPK, Febri Diansyah menegaskan, laporan tersebut, tidak menyurutkan langkah lembaga antirasuah mengusut tuntas kasus-kasus korupsi besar, termasuk e-KTP.

Terlebih, KPK dalam penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka politisi Golkar Markus Nari dan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah Ketua DPR, Setya Novanto bepergian ke luar negeri.

"Kami menangani kasus besar dan ada laporan ini, kami yakinkan KPK tidak akan berhenti bekerja mengusut kasus e-KTP. Kami akan fokus pekerjaan yang dlakukan KPK dan untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) kita mnta pencegahan ke luar negeri terhadap Setya Novanto dalam kapasitas sebagai saksi," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10).

Dalam laporannya, Madun menuding Agus Rahardjo telah melakukan tindak pidana korupsi terkait sejumlah proyek pengadaan di KPK. Febri meyakini, kepolisian maupun Kejaksaan akan bekerja profesional menangani laporan tersebut.

Dikatakan, sebagai aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan memahami, KPK saat ini sedang menangani kasus-kasus korupsi besar seperti e-KTP.

"Kalau laporan kepada penegak hukum kita percaya Kepolisian dan Kejaksaan akan menjalankan secara fair. Karena, fungsional Kepolisian bahwa kemudian kita tanganin kasus besar," pungkasnya. (Pon)

#Agus Rahardjo #Komisi Pemberantasan Korupsi #Korupsi E-KTP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Setnov juga diminta membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti (UP) USD 7,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Bagikan