Ada Orang Mati 'Ikut Nyoblos', MK Perintahkan 2 TPS di Kalbar Pemilu Ulang
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Juni 2024
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: MerahPutih.com/Kanu
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Gerindra terkait manipulasi daftar pemilih di daerah pemilihan Sintang V, Kalimantan Barat (Kalbar).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, dan TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang.
"Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang V harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (7/6).
Dalam proses perisidangan, MK menemukan fakta adanya pemilih meninggal dunia, tetapi masuk dalam DPT dan suaranya tetap digunakan. Pemilih atas nama Fransiskus Hermanto Toroi dalam DPT di TPS 02 Desa Nanga Tekungai pada nomor urut 64, yang meninggal dunia pada 12 Juni 2023.
Baca juga:
Gerindra Gagal Yakinkan MK Putuskan Pemungutan Ulang Dapil Papua Tengah
“Data pemilih yang telah meninggal tersebut masih terdapat tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh.
MK juga menemukan fakta putusan Bawaslu mengenai kejadian tersebut. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administratif dan meminta untuk memperbaiki DPT.
“Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau," imbuh Daniel.
MK memberikan waktu selama 30 hari untuk menggelar PSU sejak putusan dibacakan, sekaligus membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang hasil Pemilu DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang V.
Baca juga:
MK Tolak Permohonan PDIP soal Perkara PHPU Distrik Sor Ep dan Akat Papua Selatan
Dalam gugatannya, Gerindra selaku Pemohon mendalilkan adanya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar hadir pemilih. Gerindra mengklaim kecurangan itu mengakibatkan adanya selisih perolehan suara sebesar 13 suara yang berpengaruh terhadap raihan kursi partai di legislatif. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
2 Mahasiswa Gugat Larangan Rangkap Jabatan Menteri ke MK
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
No Viral No Justice Berlaku di Kasus Konkret, Punya Keterkaitan Publik
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
MK Putuskan Larang Polisi di Jabatan Sipil, Nasir Djamil: Perlu Disikapi dengan Sinkronisasi Aturan
MK Batasi HGU Tanah IKN Sampai 190 Tahun yang Ditetapkan Era Jokowi Jadi 35 Tahun
IWAKUM Hadirkan Saksi dan Ahli dalam Sidang Lanjutan Uji Materiil UU Pers di MK
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa