Ada Gubernur dan Wagub yang Dilantik Duluan di Aceh, Tetap Harus Hadir di Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Kamis, 20 Februari 2025
Ada Gubernur dan Wagub yang Dilantik Duluan di Aceh, Tetap Harus Hadir di Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, berjambang, menghadiri pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2). (Foto: Instagram/@muzakirmanaf1964)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2), ternyata punya cerita unik.

Ada gubernur dan wagub yang sudah dilantik lebih dulu, tapi tetap harus menghadiri Pelantikan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mereka adalah Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah.

Muzakir Manaf bersama jajaran kepala daerah Aceh, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga para wakil, memasuki kawasan Istana Negara melalui pintu belakang dari Kementerian Sekretariat Negara.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh," kata Wagub Aceh Fadhlullah sambil memperkenalkan jajaran pejabat yang hadir.

Para kepala daerah Aceh kompak mengenakan seragam dinas putih lengkap dengan topi.

Muzakir Manaf dan Fadhlullah sudah dilantik lebih dahulu pada 12 Februari 2025 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030.

Meskipun sudah dilantik sebelumnya, kehadiran Muzakir dan Fadhlullah di Istana tetap menjadi bagian penting dari prosesi bersejarah ini.

Untuk kali pertama, Indonesia menggelar pelantikan kepala daerah. Total 961 kepala daerah dikumpulkan, termasuk 33 gubernur dan wakilnya, serta ratusan bupati dan wali kota.

Pemerintah ingin menjadikan momen pelantikan serentak ini sebagai bentuk komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dari 21 hingga 28 Februari 2025. (*)

Baca juga:

Wajibkan Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang, Prabowo: Mudah-mudahan Kuat, Yang Ragu Boleh Mundur

#Pelantikan Kepala Daerah #Gubernur Aceh #Kepala Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan pilkada hanya memilih kepala daerah. Wakil kepala daerah ditunjuk oleh pemenang, bisa 2–3 orang sesuai kebutuhan daerah.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Sebagai informasi, sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Indonesia
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Pada Selasa (30/6), KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kuansing dan Jakarta dengan mengamankan 10 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Sekolah Partai bagi pengurus daerah se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan luring dan daring.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Indonesia
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Pengadaan kendaraan dinas baru atau pembangunan gedung perkantoran pejabat menjadi sorotan utama yang harus ditunda demi efisiensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Bagikan