Ada Gubernur dan Wagub yang Dilantik Duluan di Aceh, Tetap Harus Hadir di Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Kamis, 20 Februari 2025
Ada Gubernur dan Wagub yang Dilantik Duluan di Aceh, Tetap Harus Hadir di Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, berjambang, menghadiri pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2). (Foto: Instagram/@muzakirmanaf1964)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2), ternyata punya cerita unik.

Ada gubernur dan wagub yang sudah dilantik lebih dulu, tapi tetap harus menghadiri Pelantikan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mereka adalah Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah.

Muzakir Manaf bersama jajaran kepala daerah Aceh, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga para wakil, memasuki kawasan Istana Negara melalui pintu belakang dari Kementerian Sekretariat Negara.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh," kata Wagub Aceh Fadhlullah sambil memperkenalkan jajaran pejabat yang hadir.

Para kepala daerah Aceh kompak mengenakan seragam dinas putih lengkap dengan topi.

Muzakir Manaf dan Fadhlullah sudah dilantik lebih dahulu pada 12 Februari 2025 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030.

Meskipun sudah dilantik sebelumnya, kehadiran Muzakir dan Fadhlullah di Istana tetap menjadi bagian penting dari prosesi bersejarah ini.

Untuk kali pertama, Indonesia menggelar pelantikan kepala daerah. Total 961 kepala daerah dikumpulkan, termasuk 33 gubernur dan wakilnya, serta ratusan bupati dan wali kota.

Pemerintah ingin menjadikan momen pelantikan serentak ini sebagai bentuk komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dari 21 hingga 28 Februari 2025. (*)

Baca juga:

Wajibkan Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang, Prabowo: Mudah-mudahan Kuat, Yang Ragu Boleh Mundur

#Pelantikan Kepala Daerah #Gubernur Aceh #Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
MK putuskan pemilu nasional dan daerah dipisah. Jadi, para calon kader bisa bersaing lebih sehat, tanpa bergantung dari kandidat presiden.
Soffi Amira - Jumat, 27 Juni 2025
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Waktu yang disediakan untuk makan hanya selama dua lagu diputar. Banyak peserta yang belum terbiasa dengan aturan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Indonesia
6 Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor
Pada Minggu (22/6), seluruh peserta akan berkumpul di Kantor Kemendagri untuk diberangkatkan ke IPDN, Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Juni 2025
6 Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor
Indonesia
4 Pulau Milik Aceh Dikembalikan dari Sumut, Gubernur Mualem yakin Tak Ada yang Dirugikan
Gubernur Aceh sebut yang paling penting adalah kedamaian antar kedua wilayah dan tetap terjaganya kesatuan dan persatuan di NKRI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Juni 2025
4 Pulau Milik Aceh Dikembalikan dari Sumut, Gubernur Mualem yakin Tak Ada yang Dirugikan
Indonesia
Keberatan 4 Pulaunya ‘Direbut’ Sumut, Pemprov Aceh Siapkan Ajukan Surat Keberatan ke Prabowo
Gubernur Aceh akan memberikan surat keberatan mengenai empat pulau itu ke Mendagri.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 14 Juni 2025
Keberatan 4 Pulaunya ‘Direbut’ Sumut, Pemprov Aceh Siapkan Ajukan Surat Keberatan ke Prabowo
Indonesia
Ganjar Ungkap Banyak Kader yang Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan, banyak kader yang ingin Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Umum PDIP lagi.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Ganjar Ungkap Banyak Kader yang Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi
Indonesia
Minyakita Masih Dijual di Atas HET, Kemendag Minta Kepala Daerah Cantumkan Harga
Minyakita kini masih dijual di atas HET. Kemendag pun meminta kepala daerah untuk menyantumkan harga di pasar-pasar rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Minyakita Masih Dijual di Atas HET, Kemendag Minta Kepala Daerah Cantumkan Harga
Indonesia
Prabowo Minta Kepala Daerah Lupakan Warna Partai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat di Atas Segala Kepentingan
Urusan partai hanya dapat dikaitkan saat pilkada atau pemilu
Angga Yudha Pratama - Senin, 07 April 2025
Prabowo Minta Kepala Daerah Lupakan Warna Partai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat di Atas Segala Kepentingan
Indonesia
Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut
Anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak bisa diganggu lantaran memiliki dampak langsung ke masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Maret 2025
Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut
Bagikan