Ada Gubernur dan Wagub yang Dilantik Duluan di Aceh, Tetap Harus Hadir di Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Kamis, 20 Februari 2025
Ada Gubernur dan Wagub yang Dilantik Duluan di Aceh, Tetap Harus Hadir di Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, berjambang, menghadiri pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2). (Foto: Instagram/@muzakirmanaf1964)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2), ternyata punya cerita unik.

Ada gubernur dan wagub yang sudah dilantik lebih dulu, tapi tetap harus menghadiri Pelantikan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mereka adalah Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah.

Muzakir Manaf bersama jajaran kepala daerah Aceh, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga para wakil, memasuki kawasan Istana Negara melalui pintu belakang dari Kementerian Sekretariat Negara.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh," kata Wagub Aceh Fadhlullah sambil memperkenalkan jajaran pejabat yang hadir.

Para kepala daerah Aceh kompak mengenakan seragam dinas putih lengkap dengan topi.

Muzakir Manaf dan Fadhlullah sudah dilantik lebih dahulu pada 12 Februari 2025 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030.

Meskipun sudah dilantik sebelumnya, kehadiran Muzakir dan Fadhlullah di Istana tetap menjadi bagian penting dari prosesi bersejarah ini.

Untuk kali pertama, Indonesia menggelar pelantikan kepala daerah. Total 961 kepala daerah dikumpulkan, termasuk 33 gubernur dan wakilnya, serta ratusan bupati dan wali kota.

Pemerintah ingin menjadikan momen pelantikan serentak ini sebagai bentuk komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dari 21 hingga 28 Februari 2025. (*)

Baca juga:

Wajibkan Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang, Prabowo: Mudah-mudahan Kuat, Yang Ragu Boleh Mundur

#Pelantikan Kepala Daerah #Gubernur Aceh #Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Bagikan