Ada Gubernur dan Wagub yang Dilantik Duluan di Aceh, Tetap Harus Hadir di Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Kamis, 20 Februari 2025
Ada Gubernur dan Wagub yang Dilantik Duluan di Aceh, Tetap Harus Hadir di Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, berjambang, menghadiri pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2). (Foto: Instagram/@muzakirmanaf1964)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2), ternyata punya cerita unik.

Ada gubernur dan wagub yang sudah dilantik lebih dulu, tapi tetap harus menghadiri Pelantikan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mereka adalah Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah.

Muzakir Manaf bersama jajaran kepala daerah Aceh, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga para wakil, memasuki kawasan Istana Negara melalui pintu belakang dari Kementerian Sekretariat Negara.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh," kata Wagub Aceh Fadhlullah sambil memperkenalkan jajaran pejabat yang hadir.

Para kepala daerah Aceh kompak mengenakan seragam dinas putih lengkap dengan topi.

Muzakir Manaf dan Fadhlullah sudah dilantik lebih dahulu pada 12 Februari 2025 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030.

Meskipun sudah dilantik sebelumnya, kehadiran Muzakir dan Fadhlullah di Istana tetap menjadi bagian penting dari prosesi bersejarah ini.

Untuk kali pertama, Indonesia menggelar pelantikan kepala daerah. Total 961 kepala daerah dikumpulkan, termasuk 33 gubernur dan wakilnya, serta ratusan bupati dan wali kota.

Pemerintah ingin menjadikan momen pelantikan serentak ini sebagai bentuk komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dari 21 hingga 28 Februari 2025. (*)

Baca juga:

Wajibkan Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang, Prabowo: Mudah-mudahan Kuat, Yang Ragu Boleh Mundur

#Pelantikan Kepala Daerah #Gubernur Aceh #Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Sekolah Partai bagi pengurus daerah se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan luring dan daring.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Indonesia
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Pengadaan kendaraan dinas baru atau pembangunan gedung perkantoran pejabat menjadi sorotan utama yang harus ditunda demi efisiensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Indonesia
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Anggota Komisi II DPR menilai maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah menunjukkan kegagalan pembinaan integritas pejabat publik dan meminta evaluasi program retreat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Indonesia
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Menurutnya, bila ada yang tidak sepakat dengan kebijakannya, mereka sebaiknya bertarung secara langsung dalam Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Indonesia
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Jajaran pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah yang paling dekat dengan rakyat, harus memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Indonesia
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Bagikan