Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mendorong KPK untuk berani menjerat tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Hal itu, kata Samad, bertujuan agar proses pengembalian kerugian negara bisa diganti dari aset yang nanti disita lewat TPPU.
"KPK harus lebih garang lagi dalam menghadapi kasus e-KTP ini. Artinya lenih garang lagi apa, bahwa KPK harus menerapkan UU TPPU dalm kasus Novanto. Tujuannya utk apa? Tujuannya pertama, bahwa kerugian negara yang begitu besar itu bisa dimaksimalkan pengembaliannya," ujarnya di Gedung KPK, Senin (27/11).
Selain itu, sambung Samad, dengan menerapkan TPPU, lembaga antirasuah dapat dengan mudah mendeteksi pihak-pihak yang menampung uang hasil korupsi tersebut.
"Yang menampung uang-uang dari hasil korupsi itu," tandasnya.
Lebih lanjut Samad menambahkan, dengan menggunakan TPPU dapat memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dari korupsi e-KTP yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2.3 triliun.
"Dan ini presedennya sudah ada. Waktu jilid 3 kemarin, kami pimpinanan jilid 3 lalu selalu menggunakan UU TPPU agar supaya kita bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang sudah hilang. Intinya itu," pungkasnya. (Pon)
