Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tersangka Abdul Wahid (AW) sudah meminta "jatah preman' kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sejak awal menjabat pada Februari 2025 alias delapan bulan lalu.
Bahkan saat itu, Gubernur langsung mengumpulkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan sebagai satu-satunya pusat kekuasaan dengan menyebut dirinya matahari tunggal.
“Saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan menyampaikan bahwa mataharinya adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya, artinya ada gubernur," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/11).
Baca juga:
Gubernur Riau Pakai Duit Pemerasan Buat Jalan Jalan ke Luar Negeri
Asep menambahkan Wahid menegaskan setiap kepala dinas merupakan perpanjangan tangan gubernur. "Kalau ada yang tidak ikut atau tidak menurut maka akan dievaluasi," imbuh pejabat KPK itu, dikutip Antara.
Menurut Asep, pernyataan Abdul itu diartikan anak buahnya, mereka akan diganti atau dimutasi bila tidak memberikan jatah preman kepada sang gubernur.
Tak lama setelah itu, lanjut Asep, muncul permintaan setoran uang dari Wahid yang disampaikan melalui kepala dinas di jajaran Pemprov Riau.
Baca juga:
"Sejak awal (menjabat Gubernur Riau) yang bersangkutan (Abdul Wahid) sudah meminta (uang setoran jatah preman)," tandas pejabat KPK itu. (*)
