8 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Maritim Dibangun Pada Tahun Ini
Pembangunan infrastruktur di area zona inti dan zona sub inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). ANTARA/HO-Kementerian PUPR
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan jika perbatasan Indonesia dengan berbagai negara menjadi beranda negara. Semenjak menjabat 9 tahun lalu, Jokowi periotaskan pembangunan pos lintas batas.
Pemerintah RI menargetkan membangun total 26 PLBN yang terbagi atas tiga gelombang, yaitu tujuh PLBN (gelombang I), 11 PLBN (gelombang II), dan delapan PLBN (gelombang III). Untuk pembangunan gelombang I, Budi menyebut tujuh PLBN telah dibangun sesuai target.
Baca Juga:
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022
Jenis PLBN terpadu yang dibangun pemerintah pun terbagi atas tiga kategori, yaitu A, B, dan C. PLBN Kategori A difungsikan untuk lalu lintas dagang ekspor dan impor, termasuk menjadi akses bagi truk-truk yang membawa barang lintas negara.
Sementara itu, PLBN Kategori B merupakan pos lintas batas umum, tetapi dapat difungsikan juga untuk perdagangan. Namun, mereka yang melintas wajib berhenti di titik 0 kilometer untuk pemeriksaan. Sementara, PLBN Kategori C merupakan pos untuk perlintasan tradisional sehingga tidak diperbolehkan ada kegiatan ekspor dan impor.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri menargetkan membangun delapan pos lintas batas negara (PLBN) terpadu pada 2024.
"Untuk delapan PLBN ini lokasinya sedang kita kaji, karena pada gelombang 1 dan 2 basis-nya di darat, tetapi kalau delapan PLBN ini nantinya basis-nya maritim, yaitu kami akan bangun di pelabuhan,” kata Asisten Deputi Lintas Batas Negara BNPP Budi Setyono di Jakarta, (18/1).
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Laksamana Muda TNI Kisdiyanto secara khusus mengevaluasi pembangunan 11 PLBN yang masuk dalam gelombang II.
Kemenko Polhukam mengawasi kemajuan pembangunan itu secara aktif mengingat Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Dari hasil paparan dalam rapat, Kisdiyanto menyebut ada tiga dari 11 PLBN yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Tiga PLBN itu, PLBN Long Midang, PLBN Sei Kelik, dan PLBN Oepoli.
Kisdiyanto menyebut, misalnya, di PLBN Long Midang ada kemajuan pembangunan 50 persen, tetapi sulit berlanjut karena akses menuju Long Midang belum memadai, terlebih ada longsor yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah.
"Untuk itu, BNPP perlu melakukan review mengenai perencanaannya membangun PLBN Long Midang. Apakah memungkinkan? Jika tidak, apakah bisa dipindah tempatnya?” kata Kisdiyanto. (Knu)
Baca Juga:
Rampung Pada HUT RI, Pos Lintas Batas Negara di Boven Digoel Mulai Dibangun
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri