8 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Maritim Dibangun Pada Tahun Ini

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Januari 2024
8 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Maritim Dibangun Pada Tahun Ini

Pembangunan infrastruktur di area zona inti dan zona sub inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan jika perbatasan Indonesia dengan berbagai negara menjadi beranda negara. Semenjak menjabat 9 tahun lalu, Jokowi periotaskan pembangunan pos lintas batas.

Pemerintah RI menargetkan membangun total 26 PLBN yang terbagi atas tiga gelombang, yaitu tujuh PLBN (gelombang I), 11 PLBN (gelombang II), dan delapan PLBN (gelombang III). Untuk pembangunan gelombang I, Budi menyebut tujuh PLBN telah dibangun sesuai target.

Baca Juga:

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022

Jenis PLBN terpadu yang dibangun pemerintah pun terbagi atas tiga kategori, yaitu A, B, dan C. PLBN Kategori A difungsikan untuk lalu lintas dagang ekspor dan impor, termasuk menjadi akses bagi truk-truk yang membawa barang lintas negara.

Sementara itu, PLBN Kategori B merupakan pos lintas batas umum, tetapi dapat difungsikan juga untuk perdagangan. Namun, mereka yang melintas wajib berhenti di titik 0 kilometer untuk pemeriksaan. Sementara, PLBN Kategori C merupakan pos untuk perlintasan tradisional sehingga tidak diperbolehkan ada kegiatan ekspor dan impor.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri menargetkan membangun delapan pos lintas batas negara (PLBN) terpadu pada 2024.

"Untuk delapan PLBN ini lokasinya sedang kita kaji, karena pada gelombang 1 dan 2 basis-nya di darat, tetapi kalau delapan PLBN ini nantinya basis-nya maritim, yaitu kami akan bangun di pelabuhan,” kata Asisten Deputi Lintas Batas Negara BNPP Budi Setyono di Jakarta, (18/1).

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Laksamana Muda TNI Kisdiyanto secara khusus mengevaluasi pembangunan 11 PLBN yang masuk dalam gelombang II.

Kemenko Polhukam mengawasi kemajuan pembangunan itu secara aktif mengingat Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Dari hasil paparan dalam rapat, Kisdiyanto menyebut ada tiga dari 11 PLBN yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Tiga PLBN itu, PLBN Long Midang, PLBN Sei Kelik, dan PLBN Oepoli.

Kisdiyanto menyebut, misalnya, di PLBN Long Midang ada kemajuan pembangunan 50 persen, tetapi sulit berlanjut karena akses menuju Long Midang belum memadai, terlebih ada longsor yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah.

"Untuk itu, BNPP perlu melakukan review mengenai perencanaannya membangun PLBN Long Midang. Apakah memungkinkan? Jika tidak, apakah bisa dipindah tempatnya?” kata Kisdiyanto. (Knu)

Baca Juga:

Rampung Pada HUT RI, Pos Lintas Batas Negara di Boven Digoel Mulai Dibangun

#Pos Lintas Batas #NKRI #Kemendagri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Dirjen Bahtiar menegaskan bendera Merah Putih merupakan pemersatu rakyat Indonesia sesungguhnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
KPK sudah merekomendasikan agar dana parpol dinaikkan agar tidak terjadi masalah moral hazard
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
Indonesia
Polisi Tunggu Hasil Tes DNA Keluarga Pastikan Klaim Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Inisial OS
Meski ciri-ciri fisik yang disebutkan keluarga cukup akurat, kepastian identitas mayat itu harus menunggu kesesuaian hasil tes DNA dengan darah pihak keluarga yang tengah dilakukan di RS Polri Kramat Jati.
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Polisi Tunggu Hasil Tes DNA Keluarga Pastikan Klaim Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Inisial OS
Indonesia
Ciri Tahi Lalat Mirip, Keluarga Yakin Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Berinisial OS
Kapolsek Pancoran Mansur mengatakan sejumlah ciri yang disebutkan keluarga sama dengan mayat yang ditemukan
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Ciri Tahi Lalat Mirip, Keluarga Yakin Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Berinisial OS
Indonesia
Kepala Mayat Misterius di Ciliwung Ternyata Masih Ada, Polisi Duga Rusak Dimakan Biawak
Kepolisian memastikan mayat itu bukan tanpa kepala sama sekali, melainkan kondisinya hilang dan rusak parah diduga karena dimakan hewan liar yang berada di Kali Ciliwung.
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Kepala Mayat Misterius di Ciliwung Ternyata Masih Ada, Polisi Duga Rusak Dimakan Biawak
Indonesia
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Diduga ASN Kemendagri
Ciri-ciri fisik yang disampaikan pihak Kemendagri sendiri agak mirip dengan kondisi mayat misterius itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Diduga ASN Kemendagri
Indonesia
Setelah Retret Kepala Daerah, DPR Dukung Retret Seluruh Sekda di Akademi Militer Magelang
Retret sekda, akan menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
Setelah Retret Kepala Daerah, DPR Dukung Retret Seluruh Sekda di Akademi Militer Magelang
Indonesia
4 Pulau di Anambas Riau Kabarnya Dijual Lewat Situs Online, Kemendagri Masih Selidiki
Empat pulau di Anambas, Kepulauan Riau, diduga dijual melalui situs online. Kemendagri pun menyatakan, pihaknya masih menyelidiki hal tersebut.
Soffi Amira - Sabtu, 21 Juni 2025
4 Pulau di Anambas Riau Kabarnya Dijual Lewat Situs Online, Kemendagri Masih Selidiki
Bagikan