8 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Maritim Dibangun Pada Tahun Ini

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Januari 2024
8 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Maritim Dibangun Pada Tahun Ini

Pembangunan infrastruktur di area zona inti dan zona sub inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan jika perbatasan Indonesia dengan berbagai negara menjadi beranda negara. Semenjak menjabat 9 tahun lalu, Jokowi periotaskan pembangunan pos lintas batas.

Pemerintah RI menargetkan membangun total 26 PLBN yang terbagi atas tiga gelombang, yaitu tujuh PLBN (gelombang I), 11 PLBN (gelombang II), dan delapan PLBN (gelombang III). Untuk pembangunan gelombang I, Budi menyebut tujuh PLBN telah dibangun sesuai target.

Baca Juga:

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022

Jenis PLBN terpadu yang dibangun pemerintah pun terbagi atas tiga kategori, yaitu A, B, dan C. PLBN Kategori A difungsikan untuk lalu lintas dagang ekspor dan impor, termasuk menjadi akses bagi truk-truk yang membawa barang lintas negara.

Sementara itu, PLBN Kategori B merupakan pos lintas batas umum, tetapi dapat difungsikan juga untuk perdagangan. Namun, mereka yang melintas wajib berhenti di titik 0 kilometer untuk pemeriksaan. Sementara, PLBN Kategori C merupakan pos untuk perlintasan tradisional sehingga tidak diperbolehkan ada kegiatan ekspor dan impor.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri menargetkan membangun delapan pos lintas batas negara (PLBN) terpadu pada 2024.

"Untuk delapan PLBN ini lokasinya sedang kita kaji, karena pada gelombang 1 dan 2 basis-nya di darat, tetapi kalau delapan PLBN ini nantinya basis-nya maritim, yaitu kami akan bangun di pelabuhan,” kata Asisten Deputi Lintas Batas Negara BNPP Budi Setyono di Jakarta, (18/1).

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Laksamana Muda TNI Kisdiyanto secara khusus mengevaluasi pembangunan 11 PLBN yang masuk dalam gelombang II.

Kemenko Polhukam mengawasi kemajuan pembangunan itu secara aktif mengingat Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Dari hasil paparan dalam rapat, Kisdiyanto menyebut ada tiga dari 11 PLBN yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Tiga PLBN itu, PLBN Long Midang, PLBN Sei Kelik, dan PLBN Oepoli.

Kisdiyanto menyebut, misalnya, di PLBN Long Midang ada kemajuan pembangunan 50 persen, tetapi sulit berlanjut karena akses menuju Long Midang belum memadai, terlebih ada longsor yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah.

"Untuk itu, BNPP perlu melakukan review mengenai perencanaannya membangun PLBN Long Midang. Apakah memungkinkan? Jika tidak, apakah bisa dipindah tempatnya?” kata Kisdiyanto. (Knu)

Baca Juga:

Rampung Pada HUT RI, Pos Lintas Batas Negara di Boven Digoel Mulai Dibangun

#Pos Lintas Batas #NKRI #Kemendagri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Akhmad Wiyagus baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Indonesia
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Pembagian tugas 3 Wamendagri dilakukan berdasarkan tiga zona waktu di Indonesia: barat, tengah, dan timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Dirjen Bahtiar menegaskan bendera Merah Putih merupakan pemersatu rakyat Indonesia sesungguhnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
KPK sudah merekomendasikan agar dana parpol dinaikkan agar tidak terjadi masalah moral hazard
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
Bagikan