Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

72 Siswa Dirawat, BGN Telusuri Penyebab Dugaan Keracunan MBG di Jakarta Timur

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
72 Siswa Dirawat, BGN Telusuri Penyebab Dugaan Keracunan MBG di Jakarta Timur

(Ilustrasi) Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur (Jaktim) untuk melakukan pelacakan (tracing) guna menelusuri penyebab kejadian dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah Jaktim.

Peristiwa tersebut berkaitan dengan layanan dari SPPG Pondok Kelapa II, Jakarta Timur, yang berdampak pada siswa di empat sekolah, yakni SMA Negeri 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.

Sampai saat ini, jumlah korban yang dirawat di tiga rumah sakit, yaitu RSKD Duren Sawit, RS Pondok Kopi, dan RS Harum, tercatat sebanyak 72 orang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, langkah ini diharapkan dapat memperjelas diagnosis sekaligus menjadi dasar evaluasi lebih lanjut.

Baca juga:

Pramono Tinjau Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jakarta Timur, 72 Siswa Dirawat

Sementara itu, operasional SPPG Pondok Kelapa II untuk sementara dihentikan demi kepentingan evaluasi. BGN juga tengah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk mencari alternatif penyedia layanan agar pelaksanaan program MBG di sekolah penerima manfaat lainnya tetap berjalan.

Pemprov DKI Jakarta terus mendukung proses penanganan, baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun koordinasi lintas instansi. Ia tegaskan, keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama.

"Pemprov DKI Jakarta akan terus mengawal penanganan ini secara serius, memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal, serta berkoordinasi erat dengan pihak terkait agar langkah penanganan dan evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh," urai Pramono saat mengecek langsung penanganan siswa yang terdampak dugaan keracunan makanan dalam program MBG di RSKD Duren Sawit, Sabtu (4/4).

Lebih lanjut, ia menegaskan dukungan Pemprov DKI terhadap program MBG sebagai kebijakan pemerintah pusat, dengan catatan pengawasan dan evaluasi terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga:

Viral Video Susu MBG Gratis Dijual di Minimarket, Begini Penjelasan Kepala BGN

Menurut dia, MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat dan kami sepenuhnya mendukung pelaksanaannya.

"Kehadiran kami di sini untuk memastikan anak-anak mendapatkan penanganan terbaik. Kami juga akan melakukan evaluasi agar ke depan pelaksanaan program ini semakin baik dan aman bagi seluruh peserta," pungkasnya. (Asp)

#Badan Gizi Nasional #SPPG #Makan Bergizi Gratis #Pramono Anung #Keracunan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Pertanyakan Hilangnya Ribuan Triliun Kekayaan Negara, Singgung Kritik terhadap Program MBG
Dalam Sidang Kabinet, Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan minimnya perhatian terhadap hilangnya ribuan triliun kekayaan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Pertanyakan Hilangnya Ribuan Triliun Kekayaan Negara, Singgung Kritik terhadap Program MBG
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
Program MBG untuk Kelompok Mampu Bakal Dihentikan? Ini Penjelasan Terbaru dari BGN
BGN masih mengevaluasi wacana penghentian program Makan Bergizi Gratis bagi kelompok mampu. Kajian tersebut ditargetkan rampung dalam satu bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Program MBG untuk Kelompok Mampu Bakal Dihentikan? Ini Penjelasan Terbaru dari BGN
Indonesia
JPO Tendean Dibongkar, Pramono Usulkan Zebra Cross Sementara untuk Pejalan Kaki
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyiapkan zebra cross sementara di JPO Tendean.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
JPO Tendean Dibongkar, Pramono Usulkan Zebra Cross Sementara untuk Pejalan Kaki
Indonesia
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Pemprov DKI Jakarta mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran akibat berkurangnya pasokan. TPID diminta mengecek penyebab dan menyiapkan solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : MK Perintahkan Program MBG Dihentikan
Tidak ada keputusan MK maupun DPR yang menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : MK Perintahkan Program MBG Dihentikan
Indonesia
Gubernur Pramono Persilakan ASN Nonton Final Piala Dunia 2026, Cuma Sekali dalam 4 Tahun
Antusiasme masyarakat terhadap laga puncak turnamen sepak bola dunia empat tahunan itu memang sangat besar.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Gubernur Pramono Persilakan ASN Nonton Final Piala Dunia 2026, Cuma Sekali dalam 4 Tahun
Indonesia
Gubernur Pramono Jagokan Argentina di Laga Final Piala Dunia 2026
Penampilan Argentina, khususnya saat menyingkirkan Inggris di babak sebelumnya, membuatnya semakin yakin terhadap tim berjuluk 'Albiceleste' tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Gubernur Pramono Jagokan Argentina di Laga Final Piala Dunia 2026
Indonesia
Pramono Murka 2 JPO Jakarta Ditabrak Truk, Instruksikan Cabut Lisensi Sopir Kedapatan Main HP
Gubernur DKI Pramono Anung instruksikan Dishub cabut lisensi sopir truk yang main HP hingga menabrak JPO di Jakarta. Perusahaan angkutan juga terancam teguran.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Juli 2026
Pramono Murka 2 JPO Jakarta Ditabrak Truk, Instruksikan Cabut Lisensi Sopir Kedapatan Main HP
Indonesia
Legislator Minta Gubernur Pramono Tegas Cabut Bansos Keluarga Pelaku Tawuran, Ring Tinju saja tak Cukup
Pemerintah Provinsi DKI harus mengambil langkah yang lebih tegas lagi, seperti mencabut bantuan sosial (bansos) terhadap keluarga yang anggotanya terlibat tawuran.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Legislator Minta Gubernur Pramono Tegas Cabut Bansos Keluarga Pelaku Tawuran, Ring Tinju saja tak Cukup
Bagikan