Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi, Menkeu Purbaya Targetkan di Bawah Rp 200 Triliun

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 03 September 2026
Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi, Menkeu Purbaya Targetkan di Bawah Rp 200 Triliun

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: dok. Kemenkeu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kemungkinan besar akan dipangkas kembali oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggaran tersebut juga berpeluang ditekan hingga di bawah Rp 200 triliun.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, anggaran MBG tahun ini semula ditetapkan sekitar Rp 330 triliun.

Setelah dilakukan efisiensi, anggaran turun menjadi sekitar Rp 260 triliun dan kembali dipangkas ke kisaran Rp 240 triliun dan akan menyusut lagi.

Baca juga:

Keracunan Massal MBG Sidoarjo Gara-Gara Salah Tulis Label Konsumsi 3 Jam, Dikirim Sudah Lewat Batas Waktu

Menkeu Purbaya Ungkap Ada Pemangkasan Anggaran MBG

Purbaya menyebutkan, pemangkasan anggaran MBG itu telah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun).

kata Menteri Purbaya, Kamis (3/9)

Purbaya mengungkapkan, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 240 triliun untuk MBG pada 2027.

Kendati demikian, ia memperkirakan anggaran tersebut masih dapat ditekan melalui efisiensi pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi.

"Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi," ujarnya.

Baca juga:

Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak

Kemenkeu Perkuat Pengawasan MBG di Daerah

Ia menilai, efisiensi anggaran tidak berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap tujuan utama program MBG.

Justru, penghematan diperlukan agar pelaksanaan program dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang lebih terkendali.

Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Pegawai Kemenkeu akan dilibatkan untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bergilir.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efisien sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam pelaksanaan program.

"Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG," pungkasnya. (Asp)

#Purbaya Yudhi Sadewa #Kementerian Keuangan #Makan Bergizi Gratis #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Tetapkan Syarat Ketat untuk MBG Prasmanan, tak Semua Sekolah Langsung Bisa
Kesiapan dapur, sekolah, tenaga pendamping, hingga peralatan menjadi pertimbangan sebelum mekanisme penyajian tersebut diterapkan kepada siswa.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
BGN Tetapkan Syarat Ketat untuk MBG Prasmanan, tak Semua Sekolah Langsung Bisa
Indonesia
BGN Mulai Uji Sistem Prasmanan MBG, Porsi Gizi Siswa Tetap Jadi Patokan
Penerapan sistem prasmanan tidak bisa dilakukan secara serentak karena membutuhkan kesiapan dapur penyedia makanan dan pihak sekolah.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
BGN Mulai Uji Sistem Prasmanan MBG, Porsi Gizi Siswa Tetap Jadi Patokan
Indonesia
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Ledakan itu bukan merupakan SPPG, baik yang sedang beroperasi maupun yang digunakan sebagai gudang SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatra, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Indonesia
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Pendataan serupa juga diberlakukan bagi kelompok penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Indonesia
BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya
BGN menutup dua SPPG di Jawa Tengah, Hal itu tertuang dalam SK Kepala BGN Nomor 63530 Tahun 2026.
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya
Indonesia
5 Ribu Dapur MBG Ditargetkan Sajikan Prasmanan Sampai Akhir Tahun
Makanan yang disajikan secara prasmanan lebih hangat dan segar saat dikonsumsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
5 Ribu Dapur MBG Ditargetkan Sajikan Prasmanan Sampai Akhir Tahun
Indonesia
JPPI Minta Pemda Koordinasikan MBG untuk Dorong Usaha dan Buka Lapangan Kerja
JPPI meminta pemda mengoordinasikan program MBG, memetakan kebutuhan pangan, dan mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk membuka lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Pemda Koordinasikan MBG untuk Dorong Usaha dan Buka Lapangan Kerja
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Bagikan