43 Juta Daftar Kartu Pra Kerja, Yang Lolos Cuma 5,9 Juta

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 23 November 2020
43 Juta Daftar Kartu Pra Kerja, Yang Lolos Cuma 5,9 Juta

Ilustrasi Kartu Pra Kerja. (prakerja.go.id).

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah mencatat, penerima Program Kartu Pra Kerja telah mencapai 5,9 juta orang dari total 43 juta pendaftar. Jumlah tersebut diterima dalam 11 gelombang pendaftaran.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dari total 43 juta pendaftar Kartu Pra Kerja, yang telah lolos verifikasi mulai dari email, nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga Kartu Keluarga (KK), adalah sebanyak 19 juta orang.

"Berarti hanya satu dari empat orang yang mendaftar yang mendapatkan Kartu Pra Kerja. Yang belum mendapatkan program ini masih banyak sekali," katanya di Jakarta, Senin (23/11).

Baca Juga:

Pemerintah Dinilai Tak Tepat Beri Kartu Pra Kerja untuk Korban Penanganan COVID-19

Ia memaparkan, selama tujuh bulan pelaksanaan, pendaftar Kartu Pra Kerja, hampir 100 persen mendaftar melalui jalur pendaftaran mandiri di situr prakerja.go.id.

Jumlah pendaftar yang sangat tinggi, kata ia, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya, didukung sistem manajemen pelaksana yang telah disiapkan dengan baik.

Dari 5,9 juta penerima Kartu Pra Kerja, 87 persen berpendidikan SMA ke atas, 77 persen berusia antara 18-35 tahun, dan 81 persen belum pernah mengikuti pelatihan atau kursus sebelumnya, serta 88 persen mengatakan tidak bekerja menurut persepsi mereka.

Sementara itu, beberapa provinsi yang menerima Program Kartu Pra Kerja, penerima terbanyak adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan yang paling sedikit adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara,

Ia menegaskan, sebanyak 5,4 juta orang penerima tadi telah membeli pelatihan, namun baru 5,1 juta peserta yang telah menyelesaikan pelatihannya.

"Saya mendorong bagi penerima yang belum menyelesaikan pelatihan yang pertama, agar segera menyelesaikan pelatihannya karena apabila tidak diselesaikan sebelum tanggal 15 Desember 2020, maka insentif sebesar Rp2,4 juta tidak dapat diterima," ujarnya.

Kartu Pra Kerja
llustrasi Kartu Pra Kerja. (Foto: prakerja.go.id)

Saat ini, terdapat 1.663 pelatihan dari 150 lembaga pelatihan, dengan pelatihan yang paling diminati secara berurutan yaitu penjualan dan pemasaran, gaya hidup, manajemen, makanan dan minuman, bahasa asing, keuangan, serta sosial dan perilaku.

"Rating pelatihan di Kartu Pra Kerja adalah 4,9 dari skala 5. Ini sangat bagus sekali sehingga dapat dikatakan peserta puas dengan pelatihan yang diambilnya," katanya.

Tingginya rating, menuru t ia, senada dengan hasil survei internal dimana 84 persen mengatakan pelatihan peningkatan kompetensi baik skilling, reskilling, atau upskilling.

"Hasil survei ini mengindikasikan manfaat program yang nyata dan sekaligus menepis anggapan bahwa pelatihan online tidak berkualitas," ujar Susiwijono. (*)

Baca Juga:

Kritik Kartu Pra Kerja, Pengamat: Programnya Bagus Tapi Nggak Nyambung

#Program Kartu Pra Kerja #Kartu Prakerja #Pengangguran
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Pengawasan terhadap implementasi magang juga diperlukan agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja murah
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Indonesia
Prabowo Bilang Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Absolut Turun, BPS Sebut Masih Validasi
Angka kemiskinan absolut di Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 adalah 5,32 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Prabowo Bilang Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Absolut Turun, BPS Sebut Masih Validasi
Indonesia
Bukan Sekadar Gelar! Puan Maharani Ungkap Fakta Pahit Pengangguran Sarjana di Indonesia
Puan mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Bukan Sekadar Gelar! Puan Maharani Ungkap Fakta Pahit Pengangguran Sarjana di Indonesia
Indonesia
Menperin Klaim Kembangkan Pendekatan Baru Industrialisasi Buat Serap Pengangguran
Menperin mencontohkan, hingga tahun 2019, Indonesia masih mengekspor nikel, bauksit, dan minyak sawit dalam bentuk mentah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 Juli 2025
Menperin Klaim Kembangkan Pendekatan Baru Industrialisasi Buat Serap Pengangguran
Indonesia
1 Juta Sarjana Nganggur, Ini Strategi Pemerintah Kurangi Pengangguran
Tren penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) yang sempat turun 4,91 persen atau setara 7,47 juta orang pada Agustus 2024,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Juli 2025
1 Juta Sarjana Nganggur, Ini Strategi Pemerintah Kurangi Pengangguran
Indonesia
Kemenaker Kampanye Hentikan Percaloan Tenaga Kerja di Kawasan Industri, Bikin Sekolah Vokasi Dekat Pabrik
Fenomena warga sekitar kawasan industri justru tidak terserap sebagai tenaga kerja. Menurutnya, perlu ada SMK atau pusat vokasi binaan di setiap kawasan industri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
Kemenaker Kampanye Hentikan Percaloan Tenaga Kerja di Kawasan Industri, Bikin Sekolah Vokasi Dekat Pabrik
Indonesia
Begini Asumsi dan Target Kondisi Ekonomi Indonesia di 2026 Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR
Menkeu memastikan APBN akan tetap didesain untuk bisa menjalankan tiga fungsi sesuai amanat Undang-Undang, yaitu fungsi distribusi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
Begini Asumsi dan Target Kondisi Ekonomi Indonesia di 2026 Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR
Indonesia
Job Fair Disebut Hanya Formalitas, Menteri Ketenagakerjaan Minta Perusahaan Laporkan Serapan
Menaker menegaskan, kewajiban dari perusahaan untuk wajib lapor lowongan pekerjaan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
Job Fair Disebut Hanya Formalitas, Menteri Ketenagakerjaan Minta Perusahaan Laporkan Serapan
Bagikan