400 Desa di Daerah 3T Bakal Terhubung Internet


Ilustrasi Internet. (Fixabay).
MerahPutih.com - Pemerintah janji akan fokus menata 400 desa di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) untuk terhubung jaringan internet pada 2021 untuk mendukung transformasi digital.
Infrastruktur digital saat ini menjadi salah satu infrastruktur dasar terutama ketika menghadapi pandemi COVID-19. Dalam APBN 2021 salah satu prioritas adalah mendukung transformasi digital dengan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dengan alokasi anggaran mencapai Rp29,6 triliun.
“Sekarang kita juga harus mengejar agar tidak boleh ada satu desa yang tidak terkoneksi internet,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (21/10).
Baca Juga:
DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Menkeu menjelaskan, alokasi anggaran itu mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat. Anggaran termasuk transfer ke daerah agar daerah hingga tingkat desa mampu membayar internet sehingga mereka bisa memanfaatkan koneksi untuk kebutuhan Puskesmas, sekolah, madrasah dan pesantren.
Prioritas dalam ICT itu, untuk mempercepat akses infrastruktur digital di lebih dari 12.500 desa di Indonesia bagian dari peta jalan transformasi digital di sektor strategis seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan penyiaran.

Integrasi pusat data nasional, dilakukan dengan Bappenas akan menjadi pusat data nasional. Serta pemerintah menyiapkan SDM agar mampu memahami transformasi digital sehingga penyediaan infrastruktur digital itu tidak sia-sia.
“Kita membutuhkan talenta digital kurang lebih sembilan juta orang untuk 15 tahun ke depan. Artinya perlu menyiapkan sektor pendidikan dan vokasi 600 ribu per tahun mulai dari sekarang,” katanya.
Baca Juga:
DPR Minta Jokowi Selesaikan Masalah Defisit Energi
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat

Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden

Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak

Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI

Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan

Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun

KPK Segel Ruang Kantor di Kemenkes, Cari Bukti Dugaan Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan Jelang Natal 2025, Dana Rp 10,8 Triliun

[HOAKS atau FAKTA]: Amplop Hasil Hajatan Dikenai Pajak
![[HOAKS atau FAKTA]: Amplop Hasil Hajatan Dikenai Pajak](https://img.merahputih.com/media/41/90/95/4190956b0e58e4c2c5f7a46d167ff2e7_182x135.jpeg)
Aturan Anyar Pajak Kripto: Pajak Penghasilan 0,21 Sampai 1 Persen Per Transaksi, PPN Tidak Dikenakan Lagi
