400 Desa di Daerah 3T Bakal Terhubung Internet

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Oktober 2020
400 Desa di Daerah 3T Bakal Terhubung Internet

Ilustrasi Internet. (Fixabay).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah janji akan fokus menata 400 desa di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) untuk terhubung jaringan internet pada 2021 untuk mendukung transformasi digital.

Infrastruktur digital saat ini menjadi salah satu infrastruktur dasar terutama ketika menghadapi pandemi COVID-19. Dalam APBN 2021 salah satu prioritas adalah mendukung transformasi digital dengan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dengan alokasi anggaran mencapai Rp29,6 triliun.

“Sekarang kita juga harus mengejar agar tidak boleh ada satu desa yang tidak terkoneksi internet,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (21/10).

Baca Juga:

DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh

Menkeu menjelaskan, alokasi anggaran itu mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat. Anggaran termasuk transfer ke daerah agar daerah hingga tingkat desa mampu membayar internet sehingga mereka bisa memanfaatkan koneksi untuk kebutuhan Puskesmas, sekolah, madrasah dan pesantren.

Prioritas dalam ICT itu, untuk mempercepat akses infrastruktur digital di lebih dari 12.500 desa di Indonesia bagian dari peta jalan transformasi digital di sektor strategis seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan penyiaran.

Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).

Integrasi pusat data nasional, dilakukan dengan Bappenas akan menjadi pusat data nasional. Serta pemerintah menyiapkan SDM agar mampu memahami transformasi digital sehingga penyediaan infrastruktur digital itu tidak sia-sia.

“Kita membutuhkan talenta digital kurang lebih sembilan juta orang untuk 15 tahun ke depan. Artinya perlu menyiapkan sektor pendidikan dan vokasi 600 ribu per tahun mulai dari sekarang,” katanya.

Baca Juga:

DPR Minta Jokowi Selesaikan Masalah Defisit Energi

#Kemenkeu #Internet #Infrastruktur
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Lebih Percaya Perbaikan Coretax ke Peretas Indonesia, Miliki Kecakapan Memadai
Dari hasil observasinya,TIM PSIAP pada dasarnya memiliki kecakapan yang memadai, hanya saja membutuhkan bimbingan terkait arah kerja yang perlu dilakukan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 Oktober 2025
Purbaya Lebih Percaya Perbaikan Coretax ke Peretas Indonesia, Miliki Kecakapan Memadai
Indonesia
Bank Mandiri Minta Tambahan Dana SAL ke Menkeu Purbaya
BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Bank Mandiri Minta Tambahan Dana SAL ke Menkeu Purbaya
Indonesia
Terima 28.390 Aduan, Menkeu Purbaya Bakal Datangi Orangnya
Purbaya mengatakan, proses verifikasi kerap terhambat lantaran pelapor tidak bisa dihubungi setelah menyampaikan aduan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Terima 28.390 Aduan, Menkeu Purbaya  Bakal Datangi Orangnya
Indonesia
Menkeu Purabaya Terima Ribuan Laporan Ulah Anak Buahnya, Ada yang Ngadu ‘Ditagih’ Bayar Pajak Pukul 05.00
Purbaya meminta pegawai pajak tersebut tak hanya diberikan pelatihan, tapi juga dijatuhi sanksi.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purabaya Terima Ribuan Laporan Ulah Anak Buahnya, Ada yang Ngadu ‘Ditagih’ Bayar Pajak Pukul 05.00
Indonesia
Menkeu Purbaya Cek TKP, Pastikan Anak Buahnya tak Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
Ternyata yang nongkrong bukan pegawai Bea dan Cukai.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Cek TKP, Pastikan Anak Buahnya tak Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
Indonesia
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Manajemen mikro bakal diterapkan untuk mencegah pelebaran gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Indonesia
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Bendahara negara memastikan tak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan tidak bisa memenuhi mandat yang telah diamanatkan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp 32,94 triliun. Setoran itu diserahkan oleh 207 PMSE dari 246 PMSE yang telah ditunjuk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Indonesia
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
kebijakannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) legal yang juga bisa menciptakan lapangan kerja, terutama produsen industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
Bagikan