4 Langkah Penghematan Anggaran Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersiap memimpin rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3). (Foto: Antara/Andika Wahyu)
MerahPutih Nasional - Ketika dalam masa kampanye pemilu, Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla menyatakan rencana penghematan anggaran negara.
Dengan penghematan anggaran, pemerintah dapat optimal menyejahterakan rakyat. Salah satunya alokasi yang tidak penting dan subsidi energi dapat dialihkan ke sektor kesehatan masyarakat, pendidikan, dan infastruktur.
Usai dilantik, pemerintahan Jokowi-JK melakukan kebijakan penghematan anggaran. Mulai dari penghematan biaya pesawat hingga penghematan di badan kementerian.
Namun, belakangan Presiden Jokowi justru membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan penghematan anggaran tersebut. Di antaranya, penaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan tarif kereta ekonomi, hingga kenaikan standar tarif bawah tiket pesawat. Bahkan, kini pemerintah menaikkan uang muka mobil dinas pejabat.
Untuk melihat kebijakan penghematan anggaran oleh Jokowi, berikut merahputih.com menyajikan ulasan singkat 4 langkah penghematan tersebut.
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual