3 Parpol yang Disarankan Tetap Jadi Oposisi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 01 Juli 2019
3 Parpol yang Disarankan Tetap Jadi Oposisi

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menyarankan agar Partai Gerindra, PKS, dan PAN tetap berada di luar pemerintahan, karena berdampak baik bagi iklim demokrasi Indonesia yaitu agar ada partai politik oposisi.

"Saya menyarankan agar Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar pemerintahan, itu baik untuk Indonesia dan demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Taufiqulhadi seperti dilansir Antara, Senin (1/7).

Dia mengatakan, pernyataannya itu bukan permasalahan setuju atau tidak, ketiga partai itu bergabung dalam pemerintahan namun demi kepentingan bangsa dan negara.

Kampanye terbuka capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat, Selasa (2/4). (Foto: BPN)
Kampanye terbuka capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat, Selasa (2/4). (Foto: BPN)

Baca Juga: Pilpres Usai, Masyarakat Yogyakarta Ingin Keluar dari Kegaduhan Politik

Menurut dia, dalam iklim demokrasi Indonesia harus ada pandangan yang berbeda sehingga kalau semua parpol bergabung dalam pemerintahan, maka nanti dianggap Indonesia balik ke era orde baru.

"Pemerintah tanpa oposisi itu bagi koalisi yang memerintah adalah ideal namun tidak ideal untuk rakyat Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, kalau ketiga parpol itu mau bergabung silahkan saja namun partai koalisi Jokowi sudah berpengalaman di periode sebelumnya, yaitu ada parpol yang bergabung namun terkesan tidak ikhlas.

Taufiqulhadi menjelaskan, ketika PPP dan Partai Golkar gabung dalam koalisi Jokowi-JK pasca-Pemilu 2014, mereka total mendukung pemerintahan.

"Namun ketika PAN gabung, menurut saya setengah-tengah karena menghitung sebagai teman tidak bisa, sebagai lawan pun tidak bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," katanya. (*)

Baca Juga: Wujudkan Demokrasi Sehat, Petinggi Gerindra Sebut Akan Tetap Jadi Oposisi

#Partai Nasdem #Partai Gerindra #PAN #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Bagikan