3 Parpol yang Disarankan Tetap Jadi Oposisi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 01 Juli 2019
3 Parpol yang Disarankan Tetap Jadi Oposisi

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menyarankan agar Partai Gerindra, PKS, dan PAN tetap berada di luar pemerintahan, karena berdampak baik bagi iklim demokrasi Indonesia yaitu agar ada partai politik oposisi.

"Saya menyarankan agar Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar pemerintahan, itu baik untuk Indonesia dan demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Taufiqulhadi seperti dilansir Antara, Senin (1/7).

Dia mengatakan, pernyataannya itu bukan permasalahan setuju atau tidak, ketiga partai itu bergabung dalam pemerintahan namun demi kepentingan bangsa dan negara.

Kampanye terbuka capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat, Selasa (2/4). (Foto: BPN)
Kampanye terbuka capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat, Selasa (2/4). (Foto: BPN)

Baca Juga: Pilpres Usai, Masyarakat Yogyakarta Ingin Keluar dari Kegaduhan Politik

Menurut dia, dalam iklim demokrasi Indonesia harus ada pandangan yang berbeda sehingga kalau semua parpol bergabung dalam pemerintahan, maka nanti dianggap Indonesia balik ke era orde baru.

"Pemerintah tanpa oposisi itu bagi koalisi yang memerintah adalah ideal namun tidak ideal untuk rakyat Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, kalau ketiga parpol itu mau bergabung silahkan saja namun partai koalisi Jokowi sudah berpengalaman di periode sebelumnya, yaitu ada parpol yang bergabung namun terkesan tidak ikhlas.

Taufiqulhadi menjelaskan, ketika PPP dan Partai Golkar gabung dalam koalisi Jokowi-JK pasca-Pemilu 2014, mereka total mendukung pemerintahan.

"Namun ketika PAN gabung, menurut saya setengah-tengah karena menghitung sebagai teman tidak bisa, sebagai lawan pun tidak bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," katanya. (*)

Baca Juga: Wujudkan Demokrasi Sehat, Petinggi Gerindra Sebut Akan Tetap Jadi Oposisi

#Partai Nasdem #Partai Gerindra #PAN #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Bagikan