Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana anggaran pertahanan sebesar Rp 1,7 kuadrilliun atau Rp 1.700 Triliun, yang bakal diajukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) guna modernisasi alutsista.
Rencana anggaran pertahanan itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan (Alpalhankam) dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 .
Gurita
Baca Juga Politikus Gerindra Ungkap Alutsista yang Siap Serang Prabowo & Jokowi
"Menimbang hal tersebut, maka dengan ini Fraksi PAN menolak rencana Kemenhan berhutang sebesar Rp. 1,7 Kuadrilliun untuk pembelian alutsista," kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia kepada wartawan, Kamis (3/6).
Putri Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran ini mengatakan, penolakan fraksinya didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, pembelian Alpalhankam dengan anggaran sebesar itu dinilai tergesa-gesa dan belum terencana secara matang.
"Karena dalam pertahanan kita perlu membaca visi menjadi strategi lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita," ujarnya.
Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kata Farah, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak.
Pertimbangan ini, menurutnya, semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang.
Pertimbangan kedua, Farah melanjutkan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, upaya penanganan pandemi menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.
"Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer," ujar dia.
Sementara pertimbangan ketiga, anggaran tersebut beresiko membuat hutang Indonesia bertambah besar. Apalagi periode Maret 2021 hutang berjalan pemerintah sudah mencapai Rp. 6.445,07 trilliun.
"Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," tutup Farah. (Pon)
Baca Juga
Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR
