228 Gugatan Sengketa Pemilu 2019 Diajukan ke MK
Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. (ANTARA / Maria Rosari
Merahputih.com -Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan pihaknya telah menerima sebanyak 228 berkas permohonan gugatan pemilu. 219 diantaranya adalah sengketa pemilihan legislatif.
Menurut jadwal, batas akhir pengambilan Nomor Urut Pendaftaran Perkara (NUPP) adalah sebelum pukul 01.46 WIB dini hari, Jumat (24/5)
“Total 228 permohonan. Itu terdiri dari 219 permohonan sengketa DPR/DPRD dan 9 permohonan untuk DPD,” kata Fajar Laksono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/5).
BACA JUGA: Modus-Modus Perusahaan Hindari Bayar THR
Fajar mengatakan, jumlah permohonan sengketa pemilu kemungkinan akan bertambah. Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum menerima berkas permohonan dari yang telah mengambil Nomor Urut Pendaftaran Perkara (NUPP) sebelum pukul 01.46 WIB.
Ia mengungkaplan pihaknya sempat menghentikan pelayanan penerimaan berkas gugatan sengketa pemilu untuk istirahat sahur. Namun, dia menambahkan pelayanan kembali dimulai pada pukul 08.00 pagi ini.
“Ini sampai menjelang sahur tadi, sebelum di break untuk sahur. Pemohon yang sudah mengambil NUPP akan dilayani kembali pada pukul 08.00 ini,” ujarnya.
Dengan demikian, Fajar menuturkan permohonan gugatan sengketa pileg akan terus bertambah. Itu disebabkan pemohon yang telah mengambil NUPP akan menyerahkan berkas permohonan ke MK.
“Jadi jumlah permohonan yang diajukan itu, sangat mungkin bertambah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sengketa pemilu mulai dibuka di MK sejak Selasa (21/5) terhitung sejak KPU menetapkan hasil suara Pemilu 2019. Pengajuan pendaftaran gugatan untuk pileg diselesaikan hingga Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB.
BACA JUGA: MK Tentukan Nasib Prabowo Maksimal 14 Hari
Sementara itu, untuk gugatan hasil pilpres, ada perpanjangan waktu, yakni di hari yang sama hingga pukul 24.00 WIB. Namun hingga saat ini, salah satu peserta pilpres belum mengajukan gugatan sengketa pilpres ke MK. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan