2023 Jadi Momentum Konsolidasi Total Jelang Pemilu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 09 Januari 2023
2023 Jadi Momentum Konsolidasi Total Jelang Pemilu

Mural bertema pemilu menghiasi tembok sudut di Kota Tangerang, Banten, Jumat, (12/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024 sudah berlangsung. Partai politik juga sudah mulai melakukan konsolidasi untuk menyatukan pandangan untuk mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, tahun 2023 ini sebagai tahun untuk berbenah bagi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah di depan mata

"Salah satunya melakukan konsolidasi yang lebih kuat bagi seluruh pemangku kepentingan pendukung konstitusionalisme dan demokrasi menuju pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang," kata Guspardi di Jakarta, Senin (9/1)

Baca Juga:

Tanggapan JK Terkait Sistem Pemilu Menjadi Proporsional Tertutup

Menurut Guspardi, di tahun 2022 kemarin dipenuhi berbagai dinamika politik lengkap dengan kontroversi di dalamnya.

Mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang kemudian ditolak dengan tegas oleh Presiden Jokowi karena beliau taat kepada konstitusi.

Bahkan, lanjutnya, di penghujung tahun 2022, dinamika politik Indonesia kembali diwarnai wacana kembali ke sistem proporsional tertutup.

"Padahal sistem proporsional terbuka sudah teruji dan telah dilaksanakan sejak Pemilu 2009 silam," jelas Guspardi.

Belum lagi, munculnya isu intimidasi kepada Komisioner KPUD untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.

"Ini tahun untuk berbenah dan melakukan konsolidasi yang lebih kuat bagi seluruh pemangku kepentingan pendukung konstitusionalisme dan demokrasi," ujar politikus PAN ini.

Baca Juga:

Puan Yakin PDIP Cetak Hattrick Menang Pemilu jika 3 Pilar Partai Solid Bergerak



Menurut Guspardi, Pemilu 2024 menjadi strategis bukan hanya karena pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pilkada.

Melainkan menjadi momentum politik bagi pertaruhan konsolidasi demokrasi.

Pasalnya, di tahun 2023 ini, partai politik juga sudah mulai melakukan konsolidasi untuk menyatukan pandangan yang pada akhirnya akan mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Guspardi mengingatkan, pesta demokrasi lima tahun sekali ini, jangan hanya kuat secara prosedural, yang paling penting adalah kuat secara substansial.

Pemilu 2024 harus berjalan tepat waktu dengan dipenuhinya asas pemilu luber, jujur dan adil.

"Agar tercipta kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih legitimasi," tutup Guspardi. (Knu)

Baca Juga:

Puan Yakin PDIP Cetak Hattrick Menang Pemilu jika 3 Pilar Partai Solid Bergerak

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan