20 Halte Transjakarta Rusak Pasca Demo Rusuh, Anies Rugi Rp55 Miliar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 09 Oktober 2020
20 Halte Transjakarta Rusak Pasca Demo Rusuh, Anies Rugi Rp55 Miliar

Salah satu halte Transjakarta rusak saat demonstrasi menolah UU Cipta Kerja (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, 20 Halte TransJakarta rusak parah akibat aksi unjuk rasa memprotes undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Kamis (8/10).

Total kerugian yang dialami Pemprov DKI dari hancurnya 20 Halte TransJakarta itu ditaksir mencapai Rp55 miliar.

"Total kerusakan ada 20 halte. Diperkirakan kerugian sekitar kerusakan lebih 55 milyar," ujar Anies di Jakarta, Jumat (9/10).

Baca Juga:

Massa Demo di Surabaya Makin Liar, Mobil Polisi Digulingkan

Meski begitu, Anies meminta masyarakat tak khawatir. Pemprov DKI segera memperbaiki Hatle TranJakarta dan bisa beroperasi kembali melayani masyarakat.

"Nanti sesegera mungkin kita susun langkahnya tapi kita ingin ini berfungsi cepat seperti juga kebersihan. Dalam 6 jam semua sudah bersih," ungkapnya.

Caption

Untuk koridor 1 rute Blok M- Kota TranJakarta tetap melayani penumpang melalui Halte sementara yang memanfaatkan sisi sebrang halte.

"Jadi nanti bus yang digunakan adalah bus yang ada pintu masuknya rendah sehingga warga tetap bisa menggunakan koridor 1," tuturnya.

Pagi ini target seluruh fasilitas publik yang hancur diamuk massa pendemo bisa digunakan oleh warga. Lalu lintas pun sudah berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit

"Kemudian semua sampah bisa segera habis. Kalau sampah insya Allah sudah habis," tuturnya.

"Puing-puing yang masih terus diselesaikan karena sebagian ini masih perlu waktu untuk dibersihkan," sambungnya. (Asp)

#UU Cipta Kerja #Demo UU Cipta Kerja #RUU Cipta Kerja
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Indonesia
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Jokowi menyinggung UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Mula Akmal - Kamis, 02 November 2023
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Indonesia
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Kaitannya dengan undang-undang pertambangan atau isu tentang pertambangan itu utamanya adalah kepada konteks perizinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Mei 2023
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja(Kemnaker) RI, Surya Lukita menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja.
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Bagikan