15 Utusan Khusus Presiden Prabowo Belum Lapor LHKPN, Raffi Ahmad Termasuk
Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. (Foto: MerahPutih.com/Didik)
MerahPutih.com - Sebanyak 15 Utusan Khusus Presiden ternyata belum menyetorkan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya yakni Raffi Ahmad.
Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya masih menunggu laporan kekayaan Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.
"Raffi Ahmad belum lapor," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (5/12).
Baca juga:
Viral Usai Hina Pedagang Es Teh, Gus Miftah Ternyata Belum Lapor LHKPN ke KPK
Kendati belum melaporkan kekayaan, tim Raffi Ahmad sudah berkonsultasi dengan KPK terkait teknis pelaporan LHKPN.
"Namun timnya sudah konsultasi intens dengan teman-teman di LHKPN," jelas Budi.
Baca juga:
50 Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo Belum Lapor LHKPN ke KPK
KPK megimbau kepada para wajib lapor untuk patuh menyampaikan LHKPN serta bersedia membantu rekannya yang belum melaporkan jika terkendala.
"Kami mengimbau wajib lapor untuk menyampaikan data harta kekayaannya secara benar dan lengkap dalam LHKPN, sehingga kepatuhan tidak hanya soal batas waktu pelaporan, tetapi juga kebenaran dan kelengkapan atas harta atau aset yang dilaporkan," tukasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan