Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sepanjang tahun 2021 terjadi peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan di Kota Bandung. Tercatat ada sekitar 147 ribu jiwa atau 11,19 persen tingkat pengangguran di Kota Bandung. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2020 lalu yang tercatat hanya 8,16 persen.
Naiknya angka pengangguran ini, tidak hanya diakibatkan oleh persaingan atau jumlah angkatan kerja dan peluang kerja yang tidak seimbang, tetapi juga terdampak oleh pandemi COVID-19.
Baca Juga:
Serap Penganguran, Jokowi Perintakan Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Darto memastikan, menyiapkan sejumlah langkah strategis menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Terlebih, jumlah pengangguran yang meningkat akibat pandemi COVID-19.
Fokus utama Disnaker yakni meningkatkan upaya untuk mencetak kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Bandung. Sehingga SDM di Kota Bandung memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Kami berupaya menaikan jumlah orang yang bisa kita latih. Terus mengembangkan layanan baru supaya orang makin mudah mendapatkan kompetensi dengan biaya lebih murah," ucap Darto di Balai Kota Bandung, Kamis (2/12).
Baca Juga:
Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah
Ia menegaskan, pemulihan ekonomi menjadi isu yang strategis di tahun 2022 nanti sehingga mencetak SDM yang berkompeten adalah salah satu cara agar terserap pasar kerja. Disnaker juga selalu mencari beragam strategi untuk bisa melakukan 'link and match' untuk merangsang penyerapan tenaga kerja yang lebih masif.
"Setelah orang sudah menjadi wirausaha atau jadi pekerja, tugas kita berikutnya adalah memberikan perlindungan. Baik perselisihan hubungan kerja ataupun berkaitan dengan keselamatan kerja," ungkapnya.
Disnaker meluncurkan aplikasi New Bimma pada 29 November 2021 lalu. APlikasi ini merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya dengan berbagai fitur layanan tambahan. Layanan New Bimma ini memberikan 30 jenis layanan. Di antaranya kartu kuning, tentang perselisihan dan perlindungan dan layanan ketenagakerjaan lainnya. (Imanha / Jawa Barat)
Baca Juga:
Efek Pandemi, RI Butuh Anggaran Besar Proyek SDGs Nihilkan Kemiskinan 2024
