Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pekerjaan rumah (PR) Indonesia dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) masih panjang. Proyek SDGs sebelum pandemi COVID-19 sudah menghabiskan banyak uang negara. Kini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah membutuhkan anggaran lebih besar lagi untuk mewujudkan tercapainya proyek SDGs di tanah air.
"Kita menyadari bahwa percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar," kata Wapres di pembukaan Indonesia’s SDGs Annual Conference Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa (23/11).
Baca Juga:
Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah
Menurut Wapres, adanya pandemi COVID-19 berdampak pula di sektor ekonomi, sehingga berdampak pada kebutuhan dana untuk pencapaian SDGs di tingkat global naik hingga di atas 50 persen dari anggaran awal. "Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen," imbuh dia.
Dengan adanya peningkatan kebutuhan finansial untuk SDGs itu, Wapres menekankan pentingnya inovasi pembiayaan terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
"Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah hingga tingkat desa, untuk menutup celah pembiayaan," tutur dia, dikutip dari Antara.
Aspek pembiayaan tersebut menjadi kunci bagi setiap negara, karena kesiapan dan tanggapan masing-masing negara, baik maju maupun negara berkembang, tidak seragam. "Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia," ujar Wapres.
Ma'ruf menyebutkan komitmen Indonesia dalam mencapai SDGs 2030 salah satunya ialah penyelesaian kemiskinan ekstrem. Bahkan, Indonesia mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga nol persen tercapai pada 2024. "Presiden (Joko Widodo) memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dapat dinihilkan pada tahun 2024," tukasnya.
Upaya Indonesia mencapai SDGs ialah berkenaan dengan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak atau stunting yang ditargetkan mencapai 14 persen pada 2024. "Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," tutup orang nomor dua di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) itu. (*)
Baca Juga:
Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenperin Cetak Wirausaha Baru Lewat Inkubator Bisnis
