Efek Pandemi, RI Butuh Anggaran Besar Proyek SDGs Nihilkan Kemiskinan 2024

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 23 November 2021
Efek Pandemi, RI Butuh Anggaran Besar Proyek SDGs Nihilkan Kemiskinan 2024

Warga miskin penerima dana bansos. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pekerjaan rumah (PR) Indonesia dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) masih panjang. Proyek SDGs sebelum pandemi COVID-19 sudah menghabiskan banyak uang negara. Kini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah membutuhkan anggaran lebih besar lagi untuk mewujudkan tercapainya proyek SDGs di tanah air.

"Kita menyadari bahwa percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar," kata Wapres di pembukaan Indonesia’s SDGs Annual Conference Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa (23/11).

Baca Juga:

Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah

Menurut Wapres, adanya pandemi COVID-19 berdampak pula di sektor ekonomi, sehingga berdampak pada kebutuhan dana untuk pencapaian SDGs di tingkat global naik hingga di atas 50 persen dari anggaran awal. "Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen," imbuh dia.

Dengan adanya peningkatan kebutuhan finansial untuk SDGs itu, Wapres menekankan pentingnya inovasi pembiayaan terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

"Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah hingga tingkat desa, untuk menutup celah pembiayaan," tutur dia, dikutip dari Antara.

Aspek pembiayaan tersebut menjadi kunci bagi setiap negara, karena kesiapan dan tanggapan masing-masing negara, baik maju maupun negara berkembang, tidak seragam. "Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia," ujar Wapres.

Wapres Ma'ruf
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021). ANTARA/HO-Setwapres

Ma'ruf menyebutkan komitmen Indonesia dalam mencapai SDGs 2030 salah satunya ialah penyelesaian kemiskinan ekstrem. Bahkan, Indonesia mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga nol persen tercapai pada 2024. "Presiden (Joko Widodo) memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dapat dinihilkan pada tahun 2024," tukasnya.

Upaya Indonesia mencapai SDGs ialah berkenaan dengan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak atau stunting yang ditargetkan mencapai 14 persen pada 2024. "Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," tutup orang nomor dua di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) itu. (*)

Baca Juga:

Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenperin Cetak Wirausaha Baru Lewat Inkubator Bisnis

#Angka Kemiskinan
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, lulusan Sekolah Rakyat bisa mengangkat keluarga dari kemiskinan. Ia mengatakan itu saat hadir di Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, Jumat (22/8).
Soffi Amira - Sabtu, 23 Agustus 2025
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Padahal tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia berada di Pulau Jawa
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Pemprov secara serius akan mengendalikan tingkat inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Indonesia
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Jumlah penduduk miskin di Jakarta tembus 464 ribu orang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mencari penyebabnya.
Soffi Amira - Sabtu, 26 Juli 2025
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Indonesia
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Mendadak Meroket, Gubernur Pramono Anung Ungkap Fakta Mengejutkan
Menurut Pramono, kenaikan signifikan jumlah pencari kerja di Jakarta saat ini berpotensi memengaruhi data kemiskinan BPS
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Mendadak Meroket, Gubernur Pramono Anung Ungkap Fakta Mengejutkan
Indonesia
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia 2,15 dolar AS (PPP 2017) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Indonesia
Angka Kemiskinan di Indonesia Capai 23,85 Juta Orang, Prabowo Langsung Keluarkan Jurus
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan jurus terpadu untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 25 Juli 2025
Angka Kemiskinan di Indonesia Capai 23,85 Juta Orang, Prabowo Langsung Keluarkan Jurus
Bagikan