Frengky Aruan
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sedikitnya 14 dari 35 kabupaten/kota masuk kategori rawan kekeringan.
Ke-14 daerah tersebut yakni Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, dan Wonogiri.
Untuk mengatasi bencana kekeringan agar tidak meluas, Pemprov Jateng melakukan modifikasi cuaca.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, modifikasi cuaca tersebut diperlukan menyusul peringatan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah yang menetapkan 14 daerah dalam status Awas kekeringan meteorologis untuk periode 21-31 Agustus 2026.
Kami ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini,
kata Taj Yasin, Selasa (25/8).
Baca juga:
Menurutnya, peringatan kekeringan juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan air dalam jangka panjang. Salah satunya dengan memastikan pembangunan tetap menyediakan ruang bagi air untuk meresap ke dalam tanah.
Sumur Biopori dan Resapan Diperlukan
Ia juga menyoroti pembangunan permukiman maupun kawasan perdesaan yang terlalu banyak menggunakan beton sehingga mengurangi area resapan.
Ini peringatan buat kita bahwa ke depan kita harus membenahi infrastruktur tanah kita. Pori-porinya harus diperhatikan,
katanya.
Gus Yasin mendorong agar pembangunan di desa maupun perumahan tidak seluruhnya menutup permukaan tanah dengan beton. Menurut dia, keberadaan sumur biopori dan sumur resapan di lingkungan rumah perlu diperbanyak.
“Harus ada pori-pori, syukur-syukur ada sumur biopori atau resapan di tiap-tiap rumah,” katanya.
Sementara itu, untuk menghadapi dampak kekeringan yang sudah terjadi, Pemprov Jateng melalui BPBD menyiagakan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
Taj Yasin mengatakan koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk memastikan ketersediaan air yang layak dikonsumsi bagi warga di wilayah terdampak.
Kami juga sudah menyiapkan lewat BPBD terkait kekeringan. Sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan, menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, terutama air yang siap untuk dikonsumsi,
ucap dia.
Baca juga:
Ancaman kekeringan, kata dia, juga menjadi perhatian di sektor pertanian. Sejumlah wilayah berpotensi mengalami gangguan tanam maupun panen akibat terbatasnya ketersediaan air.
Untuk mengantisipasi kerugian petani, Pemprov Jateng menyiapkan perlindungan melalui Dinas Pertanian bersama BUMD. Petani yang mengalami gagal tanam maupun gagal panen akan mendapatkan jaminan melalui skema asuransi.
Untuk gagal tanam panen kami lewat Dinas Pertanian dengan BUMD kita juga memberikan jaminan untuk kawan-kawan atau petani yang gagal panen. Ada asuransi yang kita jaminkan di BUMD kita,
pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
