1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 1000 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif COVID-19 usai menjalani rapid tes.

Rincianya, di Kabupaten Bima itu ada 600 orang, kemudian di Kabupaten Sumbawa itu ada 400 orang hasil rapid tesnya reaktif.

"Sementara untuk daerah lain yang juga melaksanakan Pilkada kita belum terima hasilnya, karena masih di rekap dan tesnya juga masih sampai besok sebelum pemilihan," kata Ketua KPUD NTB, Suhardi Soud di Mataram, Senin dikutip Antara (8/12).

Baca Juga:

KPU Wajib Layani Hak Pilih Pasien Positif COVID-19

Suhardi mengatakan, petugas KPPS yang dinyatakan reaktif pada rapid tes akan menjalani tes usap atau swab yang dilaksanakan oleh tim gugus tugas COVID-19 di masing-masing daerah.

"Kalau ada petugas reaktif itu lebih dari dua maka diganti, penggantinya bakal dirapid tes lagi. Tetapi kalau maksimal dua ya tidak diganti. Namun kita istirahatkan kerjanya. Tapi kalau hasil tes usapnya negatif ya kita kerjakan lagi," ujarnya dikutip Antara.

Ia menegaskan, banyaknya petugas reaktif, menjadi tantangan bagi penyelenggara Pilkada di masa pandemi COVID-19. Meski demikian, KPU NTB berharap Pilkada di tujuh kabupaten dan kota di NTB tersebut tidak semakin memperbanyak penderita COVID-19.

"Semua memiliki resiko yang sama. Tapi kita berharap Pilkada ini tidak memperbanyak. Makanya protokol kesehatan akan kita gunakan maksimal di seluruh TPS yang ada," tegas Suhardi Soud.

Suhardi Soud memastikan, pelaksanaan Pilkada di tujuh kabupaten dan kota di NTB pada 9 Desember 2020 sudah siap sesuai protokol kesehatan COVID-19.

Total seluruh anggota KPPS di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 42.609 orang dan petugas ketertiban sebanyak 12.174 orang.

"Semua sudah mengikuti rapid tes. Meski begitu secara keseluruhan persiapan Pilkada di tujuh kabupaten dan kota seluruhnya sudah siap. Termasuk, protokol kesehatan COVID-19 di seluruh TPS yang ada," Anggota KPUD NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Agus Hilman. (*)

Baca Juga:

Bawaslu Gelar Patroli Politik Uang di Masa Tenang Pilkada