100 Dokter Wafat Akibat COVID-19 Bukti Pemerintah Lemah Tangani Corona

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 31 Agustus 2020
100 Dokter Wafat Akibat COVID-19 Bukti Pemerintah Lemah Tangani Corona

Ilustrasi Swab Test. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat per 31 Agustus 2020 sebanyak 100 dokter telah wafat akibat COVID-19 semenjak wabah virus corona merebak di Indonesia. Persentase kematian dokter yang terjangkit COVID-19 terbanyak berada di Pulau Jawa, yakni sebesar 65%.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyesalkan angka kematian tenaga medis yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurutnya, bertambahnya angka kematian tenaga medis tersebut merupakan konsekuensi dari model penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang lemah dalam memprioritaskan aspek kesehatan.

Baca Juga

PT KCI Tambah Wastafel di 80 Stasiun KRL

“Hilangnya nyawa 100 orang dokter merupakan jumlah yang amat signifikan apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dokter yang kita miliki saat ini, yakni hanya sekitar 168 ribu dokter," kata Bukhori dalam keterangannya, Senin (31/8).

Mereka, kata Bukhori, adalah aset bangsa yang sangat mahal. Menurut dia, meskipun kematian ada di tangan Allah, tetapi proses bagaimana mereka gugur itu lah yang seharusnya bisa diantisipasi.

"Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah supaya di waktu mendatang tidak ada lagi hari berkabung” ucap Bukhori.

Ucapan belasungkawa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan atas meninggalnya dokter gigi Mutmainnah Prianti Hamid (36) yang bertugas di Puskesmas Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, akibat COVID-19. (ANTARA/HO-Dinkes Kabupaten Konawe Selatan)
Ucapan belasungkawa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan atas meninggalnya dokter gigi Mutmainnah Prianti Hamid (36) yang bertugas di Puskesmas Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, akibat COVID-19. (ANTARA/HO-Dinkes Kabupaten Konawe Selatan)

Berdasarkan keterangan pers Ketua Gugus Tugas COVID-19 Nasional Doni Monardo pada 30 Agustus 2020, jumlah dokter paru di Indonesia hanya sekitar 1.976 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 267 juta jiwa, maka satu orang dokter paru harus melayani sekitar 130 ribu pasien. Sementara itu, berdasarkan rilis IDI pada 2019 jumlah dokter secara keseluruhan yang terdaftar di organisasi tersebut tercatat sebanyak 168 ribu orang.

Politisi PKS ini menilai tindakan pemerintah yang seolah menomorduakan aspek kesehatan bisa dicermati dari sisi lemahnya segi anggaran yang dikucurkan serta daya serap anggaran oleh Kementerian Kesehatan terkait penanganan COVID-19.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikan anggaran penanganan COVID-19 yang semula Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun atau membengkak sebesar 67 persen.

“Dalam perubahan postur anggaran yang baru, kita bisa cermati bahwa anggaran untuk korporasi ternyata jauh lebih besar, yakni sekitar Rp 120 triliun jika dibandingkan dengan anggaran untuk bidang kesehatan yang hanya berkisar Rp 87 triliun.

Ironisnya, kata Bukhori, sampai bulan Juli 2020, serapan anggaran kesehatan ini baru mencapai Rp 4,4 triliun atau sekitar 5 persen. Artinya, lanjut dia, kegagapan pemerintah dalam menentukan skala prioritas berakibat fatal, yakni hilangnya nyawa anak bangsa.

"Sekali lagi, kita benar-benar dibuat merinding ketika dihadapkan fakta bahwa sudah 100 dokter yang wafat akibat COVID-19 ini. Bertambahnya angka kematian tenaga medis ini tidak boleh dimaknai sebagai angka statistik semata, sebab mereka adalah bagian dari keluarga kita dimana keberadaan mereka sesungguhnya memiliki makna tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya” bebernya.

Lebih lanjut, Bukhori meminta kepada pemerintah untuk menyertakan hati nurani, dan secara khusus kepada Presiden Jokowi supaya berpihak pada keselamatan nyawa tenaga medis dalam mengatasi COVID-19. Di samping itu, ia juga mengusulkan agar para tenaga medis yang wafat dibuatkan monumen di depan istana.

Baca Juga

Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan

“Kita sangat bersedih sekaligus turut menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian ini. Oleh karena itu, jika boleh saya memberi usulan kepada pemerintah, para tenaga medis yang wafat ini agar bisa dibuatkan monumen khusus di depan istana dimana terdapat nama-nama mereka yang dicatat secara terkini untuk dikenang oleh publik sekaligus wujud penghargaan kepada mereka. Selain itu, monumen ini juga bisa berfungsi sebagai peringatan bahwa kematian adalah juru nasihat yang paling jitu” pungkasnya. (Pon)

#Ikatan Dokter Indonesia (IDI) #COVID-19 #Komisi VII DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Komisi VII DPR meminta pemerintah mengeluarkan batas harga tiket pesawat. Hal itu demi melindungi industri pariwisata akibat kenaikan harga avtur.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Indonesia
Harga Plastik Meroket, Komisi VII DPR Ingatkan Dampaknya ke UMKM dan Harga Pangan
Harga plastik kini meroket tinggi. Komisi VII DPR pun mengingatkan dampaknya ke UMKM dan harga pangan.
Soffi Amira - Rabu, 15 April 2026
Harga Plastik Meroket, Komisi VII DPR Ingatkan Dampaknya ke UMKM dan Harga Pangan
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
Rp 24,66 Triliun untuk Datangkan Mobil Pikap India, DPR: Impor Harus Jadi Opsi Terakhir
Anggota DPR Kaisar Abu Hanifah soroti impor 105 ribu pikap dari India senilai Rp24,66 triliun. Industri otomotif RI dinilai mampu penuhi kebutuhan Kopdes.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Rp 24,66 Triliun untuk Datangkan Mobil Pikap India, DPR: Impor Harus Jadi Opsi Terakhir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Konten itu ternyata merupakan bagian dari materi promosi rumah sakit yang berlokasi di Be’er Ya’akov, Israel.
Dwi Astarini - Kamis, 19 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Indonesia
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Anggota DPR RI Kaisar Abu Hanifah mendesak pemerintah menguatkan industri manufaktur untuk menekan risiko PHK massal pada 2026 di tengah tekanan ekonomi global.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
Berita Foto
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat raker dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 03 Desember 2025
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Indonesia
Dukung Penugasan TNI - BAIS Amankan Kilang Pertamina, DPR: Harus Akuntabel dan Terukur
Anggota DPR RI mendukung penugasan TNI dan BAIS mengamankan kilang Pertamina untuk memperkuat keamanan aset vital negara dan menjaga stabilitas energi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Dukung Penugasan TNI - BAIS Amankan Kilang Pertamina, DPR: Harus Akuntabel dan Terukur
Indonesia
Imbas Larangan Impor Pakaian Bekas, DPR Minta Pemerintah Beri Solusi untuk Pedagang Thrifting Terdampak
Melihat imbas larangan impor pakaian bekas, Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk memberikan solusi bagi para pedagang thrifting terdampak.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Imbas Larangan Impor Pakaian Bekas, DPR Minta Pemerintah Beri Solusi untuk Pedagang Thrifting Terdampak
Indonesia
Viral Lift Rp 200 Miliar di Tebing Pantai Kelingking Nusa Penida, DPR Minta Proyek Tak Rusak Alam
Proyek pembangunan lift senilai Rp 200 miliar di tebing Pantai Kelingking tuai kontroversi, DPR RI meminta agar proyek tak merusak lingkungan dan dilakukan dengan sosialisasi terbuka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Viral Lift Rp 200 Miliar di Tebing Pantai Kelingking Nusa Penida, DPR Minta Proyek Tak Rusak Alam
Bagikan