10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 April 2021
10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

Aksi buruh bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional 2021 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok buruh melakukan demonstrasi di di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat serta beberapa titik lainnya, pada Senin (12/4).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menjelaskan, terdapat lebih dari 10 ribu peserta dari 150 kabupaten/kota yang akan menggelar demonstrasi di wilayahnya masing-masing.

Baca Juga

1.079 Aparat Gabungan Diturunkan Jaga Demo Buruh di DPR

Peserta demo akan berkumpul di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah itu, mereka akan melakukan long march ke depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Titik kumpul massa aksi di Jakarta adalah di Patung Kuda, depan Gedung Indosat. Kemudian long march ke MK. Berkumpul sekitar jam 10 pagi," ungkapnya.

Tangkapan layar ketika Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers virtual, dipantau dari Jakarta, Minggu (11/4/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)
Tangkapan layar ketika Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers virtual, dipantau dari Jakarta, Minggu (11/4/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Demonstrasi juga akan dilakukan secara daring dengan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook KSPI. Mereka meminta tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar penuh. Jika terpaksa dibayarkan bertahap maka perusahaan harus menyertakan laporan kerugian.

"Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar THR," kata Said.

Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Ada informasi bahwa keputusan THR diserahkan kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau bipartit.

Karena itu, Said mendorong agar perusahaan yang tidak dapat membayar harus secara transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun terakhir.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menerjunkan ratusan anggota untuk mengamankan aksi untuk rasa yang digelar oleh serikat pekerja atau buruh.

"Kekuatan ada sekitar 350 personel yang kita turunkan di beberapa tempat untuk pengamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Senin (12/4).

Yusri menegaskan, dari jumlah personel yang telah disiapkan, 150 di antaranya akan berjaga di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta.

"Di Patung Kuda itu ada 150 (personel). Untuk cadangan sekitar 200 personel," kata Yusri.

Ilustrasi aparat gabungan. Foto: Net
Ilustrasi aparat gabungan. Foto: Net

Yusri mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh itu juga terjadi di beberapa wilayah kota penyangga Jakarta, yakni Bekasi dan Tangerang.

Adapun para buruh yang menggelar aksi di tengah pandemi COVID-19 diminta untuk mematuhi protokol kesahatan (prokes).

"Imbauannya patuhi aturan protokol kesehatan, jangan menjadi klaster (COVID-19) baru," kata Yusri. (Knu)

Baca Juga

Ribuan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di Dekat Istana

#Demo Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Ada dua agenda besar yang menjadi fokus pelayanan dan pengamanan aparat. Pertama, May Day Fiesta 2026 di kawasan Monas.
Dwi Astarini - Jumat, 01 Mei 2026
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
UMP Jakarta 2026 dinilai terlalu kecil. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, bahwa gaji di Sudirman lebih kecil dibanding Karawang.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Indonesia
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Demo buruh tolak UMP Jakarta 2026 akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/12). Polisi mengatakan, tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Indonesia
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
UMP yang realistis seharusnya berada di angka 5,5 hingga 7,5 persen
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Bagikan