Andika Pratama
MerahPutih.com - Seperti prediksi para epidemiolog, kasus paparan COVID-19 varian Omicron semakin mengganas. Kondisi ini juga terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebanyak 1.155 aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkumham positif terpapar Omicron.
Menyikapi kondisi tersebut, Kemenkumham melakukan 3 langkah: menyapa langsung para ASN nya, mengembangkan telemedisin dan mengeluarkan kembali Surat Edaran pengetatan Protokol.
Baca Juga
Mewakili Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto turun gunung menyapa para ASN-nya dari sabang sampai merauke secara virtual, Jumat (11/02).
“Saya menyampaikan rasa simpati kepada para rekan-rekan yang positif terpapar COVID-19, semoga semuanya cepat pulih kembali dan diberi kekuatan serta kesehatan seperti sedia kala oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Andap.
Dalam sapaan virtualnya, Andap memberikan sejumlah tips agar ASN yang terpapar Omicron dapat segera sembuh. Dalam menghadapi COVID-19 ini, andap minta agar seluruh ASN Kemenkumham, khususnya yang sakit untuk menerapkan tiga hal yaitu optimis sembuh, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan berdoa kepada Tuhan.
“Optimis, disiplin dan berdoa pada Tuhan’,” tegas Andap.
Menurutnya, apabila tiga unsur itu tertanam dalam diri setiap orang, maka dia akan selalu kuat dan sehat. Selaku Sekjen, Andap juga mengimbau kepada seluruh pimpinan di lingkungan instansinya untuk memberikan perhatian dan memonitor kondisi kesehatan para pegawainya.
"Saya himbau pimpinan untuk intens memonitor perkembangan pegawai yang sakit COVID-19," ujarnya.
Baca Juga
11 Warga Positif COVID-19 di Solo Dibawa ke Dalem Priyosuhartan
Kemenkumham juga telah mengembangkan layanan telemedisin di tiap wilayah untuk memudahkan monitoring dan penanganan kesehatan pegawai tanpa harus hadir di kantor.
"Pegawai yang sedang sakit dapat melakukan konsultasi dengan tim kesehatan Kemenkumham secara online dengan layanan telemedisin. Termasuk untuk pegawai yang kondisi geografisnya relatif jauh dari pusat kesehatan," ungkapnya.
Untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di lingkungan kerja dan masyarakat, Sekjen telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekjen No. SEK-5.OT.02.02 tahun 2022 tentang Perpanjangan Ke-25 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Kemenkumham Wilayah Jawa Bali.
SE mengatur agar pegawai disiplin menerapkan protokol kesehatan dan aktif melakukan pencegahan Covid-19, termasuk menunda semua perjalanan dinas hingga 21 Februari 2022. Setiap kegiatan kunjungan fisik diganti dengan komunikasi secara daring dan menghindari kegiatan mengundang banyak orang.
"Keselamatan pegawai adalah hukum yang tertinggi. Mari kita semangat untuk kembali zero case di Kemenkumham," pungkas Andap. (Pon)
Baca Juga
Dihantam Badai COVID-19, Garuda Muda Batal Ikut AFF U-23 Kamboja
![[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial](https://img.merahputih.com/media/6b/bc/20/6bbc201cebbcce5fe209ac564bf73908_182x135.png)
