MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI menerima perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan mengenai kondisi Pati sekaligus meminta kejelasan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.
Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal hadir bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.
"Sudah hadir dari 20 sudah 18 yang hadir, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, selamat datang dari Forum Komunikasi Rakyat Pati dan pada hari ini sudah berkenan untuk bisa bersama-sama berdialog dengan kita," kata Cucun.
Baca juga:
Izinkan Warga Pati Demo 27 Agustus di DPR, Pramono Berpesan Jangan Rusak Fasilitas Publik
Warga Pati Minta Kejelasan RUU Perampasan Aset
Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, menjadi salah satu perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati.
Lukman mengatakan masyarakat Pati ingin daerahnya kembali pulih setelah selama setahun terakhir menjadi sorotan.
Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali,
Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim.
Menurut Lukman, forum tersebut terdiri atas berbagai elemen masyarakat, termasuk LDII, Pemuda Pancasila, tokoh nelayan, serta kelompok perempuan.
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, dia kemudian meminta penjelasan mengenai perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset. Lukman berharap regulasi tersebut dapat segera disahkan.
"Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini," ujarnya.
Soroti Kondisi Pati dan Informasi di Media Sosial
Selain persoalan RUU Perampasan Aset, Lukman mengeluhkan kondisi Pati yang menurutnya semakin tidak kondusif.
Dia menyinggung keramaian sound horeg hingga kondisi kantor DPRD yang disebut sempat diacak-acak.
Lukman juga meminta pemerintah dan DPR memperhatikan penyebaran informasi di media sosial. Menurut dia, konten dari sejumlah kreator kerap menggambarkan Pati secara negatif.
"Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa," katanya.
Dia berharap ada regulasi yang mengatur konten kreator, terutama ketika informasi yang disebarkan berkaitan dengan kondisi suatu daerah.
Baca juga:
Bantah Minta Bank Mandiri Blokir Rekening Aktivis Pati, PPATK Ungkap Aparat Lain yang Bisa
Nelayan Sebut Investor Khawatir Masuk Pati
Sementara itu perwakilan nelayan Pati, Agung, mengatakan situasi tersebut turut berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Menurut dia, kondisi yang terjadi membuat investor khawatir menanamkan modal di Pati.
Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati,
Perwakilan nelayan Pati, Agung.
Agung meminta anggota DPR turun langsung untuk melihat kondisi Pati. Dia menegaskan masyarakat Pati pada dasarnya cinta damai dan ingin daerah tersebut kembali kondusif.
"Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya," tutur Agung. (Pon)