MerahPutih.Com - Utusan PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov memaparkan eskalasi politik di Tepi Barat dan Yerusalem pasca pengakuan Donald Trump terkait pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Mladenov menyatakan telah terjadi peningkatan kerusuhan dan bentrokan di Tepi Barat Sungai Jordan, Jalur Gaza dan Yerusalem. Kondisi tersebut membuat warga Palestina dan Israel hidup dalam kerusuhan.
Lebih lanjut, Mladenov mendesak semua pemimpin masyarakat, politik dan agama agar menahan diri dari ucapan yang bisa makin meningkatkan kerusuhan, demikian sebagaimana dilansir Antara di Jakarta, Minggu (10/12) siang.
"Rakyat biasa Israel dan Palestina lah yang harus hidup dengan kerusuhan," kata Mladenov melalui konferensi video.
Pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, terlepas hal itu sebagai bagian janji kampanyenya, telah memantik kerusuhan dan konflik serius di Timur Tengah.
"Ada resiko serius hari ini bahwa kita mungkin menyaksikan rantai aksi sepihak, yang hanya dapat mendorong kita makin jauh dari mewujudkan sasaran bersama kita, perdamaian," kata Mladenov pada Jumat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sudah menegaskan sikap PBB terhadap kebijakan Donald Trump atas Israel. Guterres menyatakan, PBB menentang setiap tindakan sepihak yang membahayakan prospek perdamaian Palestina dan Israel.
Dalam waktu dekat ini, Dewan Keamanan PBB akan menggelar Sidang Khusus terkait konflik Palestina dan Israel atas permintaan delapan negara anggotanya yakni Inggris, Prancis, Mesir, Italia, Swedia, Uruguay, Bolivia dan Senegal.
Sesuai kesepakatan Oslo, status Yerusalem tetap merupakan bagian wilayah Palestina. Sebagaimana ditegaskan lagi oleh Mladenov.
"Dari semua masalah status akhir dalam konflik Palestina-Israel sebagaimana dinyatakan di dalam Kesepakatan Oslo --pengungsi, permukiman, keamanan, perbatasan dan lain-lain-- status Yerusalem barangkali adalah masalah yang paling rumit dan berat," paparnya.
Baik Palestina maupun Israel jika sama-sama menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, maka proses perdamaian keduanya tidak akan menemukan alternatif baru.
"Tak ada rencana B buat penyelesaian dua-negara," katanya, dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Palestina.(*)