MerahPutih.com - Wacana perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memanas. Sejumlah menteri disebut bakal segera terdepak.
Pengamat politik Wempy Hadir menilai, Jokowi juga harus melihat performance atau kinerja seluruh menteri.
"Harus ada evaluasi yang terukur terhadap kinerja menteri, jika tidak maka masyarakat hanya melihat reshuffle hanya sharing of power (bagi kekuasaan) saja," kata Wempy Hadir, Minggu (18/4).
Jika melihat dari kinerja dan sejumlah tolok ukur lainnya, diakui Wempy, ada sejumlah kementerian ataupun pejabat di lingkungan pemerintahan yang kinerjanya jauh dari harapan Presiden. Salah satunya terkait posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Posisi Moeldoko menjadi beban yang besar di pemerintahan Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi tidak perlu ragu mengevaluasi Moeldoko," ujarnya.
Untuk posisi menteri, setidaknya ada tiga posisi kementerian yang kinerjanya tidak terlalu menonjol, bahkan cenderung di bawah harapan masyarakat. Padahal, di masa seperti sekarang ini tentunya presiden butuh tim yang mampu membantu Indonesia segera keluar dari krisis sebagai akibat dari pandemi berkepanjangan.
"Kedua posisi Menteri Desa. Saya tidak melihat ada progres yang kuat yang ditunjukkan Mendes. Ketiga Menteri Tenaga Kerja, belakangan banyak sekali suara dari pekerja-pekerja kita yang tidak mengalami advokasi dari Kementerian Tenaga Kerja, termasuk persoalan THR," katanya.
Kemudian, posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang juga dinilainya perlu untuk dikoreksi. Dirinya meyakini, kekacauan hukum yang terjadi belakangan juga tidak terlepas dari lemahnya kepemimpinan kementerian tersebut.
Wempy juga meragukan partai yang berada di koalisi akan mendukung kinerja lembaga eksekutif. Menurut Wempy, partai politik terkadang tidak akan mengusung atau mengeksekusi visi dan misi lembaga eksekutif melainkan visi dan misi partai.
“Terkadang partai politik itu membentuk lingkaran setan. yang diusung atau yang dieksekusi adalah visi dan misi partai, bukan visi dan misi Pak Jokowi dan Pak Ma’aruf Amin,” ucap Wempy.
Berdasarkan data dipaparkan oleh Wempy, presentase koalisi pemerintah hari ini di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah 70,9 persen dan partai oposisi sebesar 29,04 persen.
Besarnya presentase koalisi yang ada saat ini, menurut Wempy, menjadikan isu pelebaran reshuffle menjadi sesuatu yang tidak perlu. Wempy menuturkan bahwa pemerintah seharusnya melakukan evaluasi di seluruh kementerian ketika ingin melebarkan perombakan kabinet.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari seorang menteri sehingga publik mengetahui alasan digantinya seorang menteri.
“Saya melihat selama ini pemerintah belum terbuka kepada publik, apa indikator pemerintah sehingga ini [menteri] layak diganti, dan ini tidak layak diganti,” ucap Wempy.
Ia malah menyebutkan, Partai Amanat Nasional (PAN) memungkinkan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Wempy, PAN berbeda dengan partai oposisi lainnya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menunjukkan sikap oposisinya di ruang publik.
PAN, kata Wempy, tidak mengambil garis embarkasi yang cukup kuat ketika menyatakan dirinya sebagai partai oposisi.
Wempy menuturkan bahwa PAN memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam kekuasaan atau koalisi pemerintahan Jokowi.
Seandainya memang terjadi, hal ini menurutnya dapat meningkatkan persentase koalisi mencapai absolut atau 78,61 persen. (Knu)