Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Tunjuk Budi Gunawan Calon Kapolri, Jokowi Kurang Paham Hak Prerogatif

Noer Ardiansjah - Senin, 12 Januari 2015

MerahPutih Nasional- Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Addhie M Massardi menilai presiden Joko Widodo bersama dengan pendukungnya kurang memahami arti hak prerogatif yang dimiliki presiden. 

Adhie yang juga pengagum Gus Dur menambahkan, ketidakpahaman Presiden Joko Widodo dalam menggunakan hak prerogratif termasuk di dalamnya adalah mengusulkan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri tunggal. Pengusulan Jenderal bintang tiga untuk menjadi pucuk pimpinan korps Bhayangkara menjadi kontroversial. Hal tersebut dipicu kedekatan Budi Gunawan dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dan dugaan kepemilikian rekening gendut. 

"Menurut saya, munculnya polemik atas Komjen Budi Gunawan  karena Jokowi dan kelompoknya, sebagai  pendatang baru di panggung kekuasaan, tidak  paham arti “hak prerogatif” di negara demokrasi," kata Adhie di Jakarta, Senin (12/1). 

Lebih lanjut Adhie menambahkan kalau Presiden tidak segera mengatasi kontroversi ini, bukan hanya akan menggerus wibawa yang bersangkutan saat nanti jadi menjadi Kapolri, tapi juga bakal menimbulkan demoralisasi pada bawahannya.

"Hak prerogatif presiden itu sebenarnya hanya untuk  bentuk kabinet. Sedang untuk jabatan publik lain, tetap harus melalui mekanisme transparan. Sekarang ini kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat," sambung Adhie. 

Khusus untuk memilih  panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut dan Polri sebaiknya Presiden menghormati mekanisme di internal mereka

"Hidupkan dan hormati keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi di  masing-masing  organisasi. Agar lahir pimpinan yang berintegritas dan dihormati bawahannya. Bila pimpinan dianggap tidak berintegritas perintahnya tak akan dituruti. Padahal mereka bersenjata.

Salah satu pemicu seringnya terjadi bentrokan antara TNI dan Polri adalah hilangnya integritas dan wibawa pimpinannya karena presiden salah menafsirkan hak prerogatif. Sehingga hanya yang dekat dengan presiden atau orang-orang  presiden yang bisa jadi pemimpin," tandas Adhie. (BHD)

Baca Artikel Asli