Tunjuk Budi Gunawan Calon Kapolri, Jokowi Kurang Paham Hak Prerogatif

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 12 Januari 2015
Tunjuk Budi Gunawan Calon Kapolri, Jokowi Kurang Paham Hak Prerogatif

sumber foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Addhie M Massardi menilai presiden Joko Widodo bersama dengan pendukungnya kurang memahami arti hak prerogatif yang dimiliki presiden. 

Adhie yang juga pengagum Gus Dur menambahkan, ketidakpahaman Presiden Joko Widodo dalam menggunakan hak prerogratif termasuk di dalamnya adalah mengusulkan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri tunggal. Pengusulan Jenderal bintang tiga untuk menjadi pucuk pimpinan korps Bhayangkara menjadi kontroversial. Hal tersebut dipicu kedekatan Budi Gunawan dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dan dugaan kepemilikian rekening gendut. 

"Menurut saya, munculnya polemik atas Komjen Budi Gunawan  karena Jokowi dan kelompoknya, sebagai  pendatang baru di panggung kekuasaan, tidak  paham arti “hak prerogatif” di negara demokrasi," kata Adhie di Jakarta, Senin (12/1). 

Lebih lanjut Adhie menambahkan kalau Presiden tidak segera mengatasi kontroversi ini, bukan hanya akan menggerus wibawa yang bersangkutan saat nanti jadi menjadi Kapolri, tapi juga bakal menimbulkan demoralisasi pada bawahannya.

"Hak prerogatif presiden itu sebenarnya hanya untuk  bentuk kabinet. Sedang untuk jabatan publik lain, tetap harus melalui mekanisme transparan. Sekarang ini kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat," sambung Adhie. 

Khusus untuk memilih  panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut dan Polri sebaiknya Presiden menghormati mekanisme di internal mereka

"Hidupkan dan hormati keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi di  masing-masing  organisasi. Agar lahir pimpinan yang berintegritas dan dihormati bawahannya. Bila pimpinan dianggap tidak berintegritas perintahnya tak akan dituruti. Padahal mereka bersenjata.

Salah satu pemicu seringnya terjadi bentrokan antara TNI dan Polri adalah hilangnya integritas dan wibawa pimpinannya karena presiden salah menafsirkan hak prerogatif. Sehingga hanya yang dekat dengan presiden atau orang-orang  presiden yang bisa jadi pemimpin," tandas Adhie. (BHD)

#Presiden Jokowi #Presiden #Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Indonesia
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Penyidik masih mendalami keterkaitan kasus laboratorium gelap di Aceh dengan jaringan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Indonesia
Indonesia-China Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Tangkap 18 Orang
Pertukaran informasi intelijen dan koordinasi antaraparat menjadi bagian penting dalam membongkar jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Indonesia-China Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Tangkap 18 Orang
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kapolri Bongkar Celah Narkotika dalam Vape, Polri dan BNN Sulit Membedakan Cairannya
Kapolri mengatakan cairan narkotika dapat dikemas dalam cartridge vape dengan tampilan dan aroma yang menyerupai produk biasa.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Kapolri Bongkar Celah Narkotika dalam Vape, Polri dan BNN Sulit Membedakan Cairannya
Indonesia
Kapolri Dorong Larangan Total Vape, Sebut Jadi Pintu Masuk Narkotika
Perkembangan narkotika kini semakin mengkhawatirkan karena bentuknya telah berevolusi dari padat menjadi cair.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Kapolri Dorong Larangan Total Vape, Sebut Jadi Pintu Masuk Narkotika
Indonesia
Kapal Berbendera Mongolia Tertangkap Angkut 1 Ton Ketamin di Perairan Sumut, Identitasnya Diduga Disamarkan
Pergerakannya telah dipantau aparat sejak Agustus 2026 setelah terdeteksi menunjukkan aktivitas tidak biasa di Selat Malaka.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Kapal Berbendera Mongolia Tertangkap Angkut 1 Ton Ketamin di Perairan Sumut, Identitasnya Diduga Disamarkan
Bagikan