MerahPutih.com - Kementerian Lingkungan Hidup melansir jika rehabilitasi dan konservasi lahan menjadi solusi utama untuk mencegah terjadinya kembali bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, terdata ada sebanyak 2.500 orang warga atau 129 Kepala Keluarga (KK) korban bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang harus direlokasi.
"Relokasi ini untuk memastikan keselamatan mereka karena rumah mereka hancur dan berada di lokasi yang rawan," kata Kepala BNPB Suharyanto.
Saat ini pemerintah sedang mengidentifikasi beberapa lahan yang akan dijadikan tempat bagi para korban bencana tersebut.
Baca juga:
Ancaman Cuaca Ekstrem di Penghujung Tahun, BNPB Operasi Modifikasi Cuaca Secara Massif
BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait dan juga pihak swasta untuk penyediaan lahan tersebut.
"Proses relokasi ini membutuhkan penataan lahan yang matang karena, pembahasan baik yang berasal dari lahan milik pemerintah provinsi dan daerah, maupun lahan swasta yang akan dibeli oleh pemerintah," kata dia.
Ia mengungkapkan, kalau pihaknya juga akan membahas kemungkinan penggunaan lahan Perhutani di selatan Jawa Barat untuk relokasi warga terdampak bencana itu.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mempercepat pemulihan dan membantu masyarakat yang terdampak. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam situasi seperti ini," imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menanggapi pernyataan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar terkait dengan pemicu terjadi bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi pada hari Rabu (4/12).
Walhi mengatakan, yang menjadi pemicu terjadi bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali adalah maraknya aktivitas penambangan.
"Mengenai dugaan tambang yang menjadi penyebab utama terjadinya bencana perlu dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam dengan melibatkan kementerian terkait," kata Gubernur Jabar Bey Machmudin di Sukabumi, Minggu (15/12). (*)