Suharso Monoarfa: Jangan Seret Nama Jokowi di Konflik Internal PPP
Selasa, 06 September 2022 -
MerahPutih.com - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin memanas. Suharso Monoarfa meminta pihak yang menggulingkan kekuasaannya dari kursi Ketua Umum PPP tidak menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Suharso di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP Se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9).
"Jangan bawa-bawa nama Presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara," kata Suharso dalam potongan video yang diterima Merahputih.com, Selasa (6/9).
Baca Juga:
PPP Serahkan Berkas Pergantian Ketum ke Kemenkumham
Menteri PPN/ Kepala Bappenas itu bahkan menegaskan secara berulang. Suharso meminta tidak ada pihak internal PPP yang menyeret-nyeret nama Jokowi.
"Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama Presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegas Suharso.
Dalam kesempatan ini, Suharso juga menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketum PPP.
Ia pun membantah informasi yang berkembang di masyarakat soal statusnya yang tak lagi menjabat sebagai Ketum PPP.
"Saya masih Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sekali lagi, saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," tegas dia.
Baca Juga:
Tolak Hasil Mukernas, Suharso Monoarfa Klaim Masih Menjabat Ketum PPP
Lebih lanjut Suharso menegaskan, hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memberhentikannya sebagai ketum melanggar AD/ART.
“Kita tidak ingin konflik lagi, kita sudah lelah, pemilu sudah dekat, kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi minggir,” ujarnya.
Sebelumnya, PPP menggelar Mukernas bertajuk “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024” di Swiss Belinn Hotel, Serang, Banten pada Minggu (4/9).
Forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar itu memutuskan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Adapun Mukernas tersebut dihadiri oleh Majelis dan Mahkamah Partai, pengurus harian DPP PPP, serta Ketua dan Sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Kemudian, anggota DPR RI Fraksi PPP M Amir Uskara dan Achmad Baidowi, serta Ketua Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Habib Farhan Hasan Al Amri. (Pon)
Baca Juga:
Nasib KIB setelah Suharso Lengser dari Ketum PPP