MerahPutih.com - Sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/3). Dalam persidangan kali ini, kubu Setnov bakal menghadirkan saksi meringankan.
Kuasa Hukum Setnov, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya akan menghadirkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Kabid Organisasi dan Daerah Golkar Freddy Latumahina dan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Jhonson Rajagukguk.
"Lebih pada apa yang terjadi di Golkar. Dari Pak Jhonson, dia kan orang DPR, (bakal ditanya) soal etik," ujar Maqdir.
Selain mereka bertiga, kubu mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga akan menghadirkam ahli hukum keuangan Dian Puji Simatupang sebagai saksi ahli.
Pada sidang sebelumnya Wakil Ketua MPR Mahyudin, ahli hukum tata negara Universitas Padjajaran I Gde Panca Astawa, dan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakkir dihadirkan sebagai saksi meringankan dan ahli.
Jaksa penuntut umum KPK telah menghadirkan sejumlah saksi yang berasal dari pihak Kementerian Dalam Negeri, swasta, dan anggota DPR dalam sidang Setnov. Jaksa juga memanggil para tersangka dan terdakwa lainnya dalam kasus e-KTP ini untuk menjadi saksi.
Saksi-saksi itu dihadirkan untuk menggali proses pengadaan proyek e-KTP hingga aliran uang dari proyek senilai Rp 5,8 triliun yang diduga diterima Setnov.
Dalam kasus ini, Setnov didakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus e-KTP. Atas perbuatannya tersebut, negara rugi sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu.
Selain itu, jaksa menyebut mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang serta jasa proyek e-KTP. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Sidang e-KTP, Pimpinan MPR Jadi Saksi Meringankan Setnov