Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Selain Setnov, KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi e-KTP

Andika Pratama - Rabu, 03 Januari 2018

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto. Pemeriksaan kali ini dilakukan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Dimintakan keterangan untuk keperluan pengembangan perkara e-KTP. Terkait keterlibatan pihak lain di kasus ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (3/1).

Hari ini, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng. Keduanya akan diperiksa dalam penyidikan korupsi e-KTP dengan tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.

Namun, sampai sore ini, politikus PDIP dan Golkar itu belum memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah. Febri Diansyah mengaku belum mendapat informasi perihal kedatangan Ganjar maupun Mekeng.

"Saya pastikan ke timnya (penyidik yang memeriksa) dulu," ucap Febri.

Diketahui, dalam dakwaan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto, Ganjar Pranowo disebut menerima suap sebesar 520.000 dollar AS. Melchias Marcus Mekeng, selaku Ketua Badan Anggaran DPR ketika itu, disebut menerima uang 1,4 juta dollar AS. Namun, keduanya membantah hal tersebut.

Lembaga antirasuah saat ini memang membuka kembali penyelidikan kasus korupsi e-KTP. Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka, yaitu Irman, Sugiharto, Markus Nari, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudiardja, dan Setya Novanto.

Dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto dan pengusaha Andi Narogong telah menjalani vonis. Setya Novanto sendiri masih dalam proses persidangan. Sementara Markus Nari dan Anang Sugiana masih dalam proses penyidikan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013. (Pon)

Baca Artikel Asli