Ratusan Pegawai USAID Masih Pegang Laptop Berisi Data Sensitif, Pemerintahan Trump Dinilai Abai Prosedur Keamanan
Rabu, 19 Maret 2025 -
MerahPutih.com - Ratusan mantan pegawai Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang terkena pemutusan kerja di era Presiden Donald Trump masih memegang perangkat kerja berisi data sensitif.
Pemerintahan Trump dinilai gagal melakukan prosedur offboarding yang sesuai untuk menjaga keamanan informasi, termasuk pengumpulan kembali laptop, ponsel, dan paspor diplomatik.
Pemutusan kerja besar-besaran dilakukan melalui lembaga bentukan Elon Musk, Department of Government Efficiency (DOGE), yang telah memangkas 83 persen program USAID.
Namun hingga kini, banyak mantan pegawai USAID yang belum menerima instruksi atau label pengiriman untuk mengembalikan perangkat kerja mereka.
Baca juga:
"Saya siap mengembalikannya, tapi tidak ada instruksi lebih lanjut," ujar salah satu mantan pegawai USAID kepada The Verge, yang identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Perangkat tersebut, termasuk kartu identifikasi PIV dan paspor diplomatik, masih memungkinkan akses ke sistem internal USAID. Hal ini memicu kekhawatiran kebocoran data sensitif, terutama terkait mitra lokal yang bisa terdampak secara politik dan keamanan.
Randy Chester dari Asosiasi Dinas Luar Negeri AS menyebut, ketidakteraturan ini menimbulkan risiko ganda. “Sebagian pegawai masih bisa mengakses email kerja, sementara yang lain justru kehilangan akses dan tak dapat menerima informasi penting,” ujarnya.
Pengabaian prosedur keamanan ini terjadi di tengah proses hukum. Pada Selasa (18/3), pengadilan federal memerintahkan DOGE mengembalikan akses sistem bagi pegawai aktif USAID dan menghentikan tindakan sepihak terhadap lembaga tersebut.
Baca juga:
Dampak Pemotongan Bantuan USAID, Ancam Upaya Eliminasi Malaria di Asia Tenggara
Peralatan seperti laptop dan ponsel dinilai sangat bernilai dan semestinya dikumpulkan untuk diamankan atau didaur ulang. Namun dalam beberapa kasus, pengembalian dilakukan secara tidak resmi dan tanpa dokumentasi yang layak.
Hingga kini, Departemen Luar Negeri AS yang mengambil alih kontrak USAID belum memberikan penjelasan soal keterlambatan proses pengumpulan perangkat. (ikh)
