PPKM Belum Bisa Kendalikan Mobilitas Warga

MerahPutih.com - Epidemologi Universitas Indonesia menyarankan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sedang atau berat untuk mengendalikan kasus COVID-19 yang semakin menanjak. Selain itu, perlu ada check point untuk pemeriksaan masyarakat dan perberat denda.

"Denda jangan tanggung-tanggung, Rp250 ribu tuh tanggung. Rp5 juta, Rp10 juta, seperti di Inggris semua masyarakatnya takut," ujar Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono dikutip Antara.

Baca Juga:

Saat Presiden Jokowi Kecewa Pada Kebijakan PPKM

Pemerintah telah menetapkan, PPKM jilid pertama dilangsungkan pada 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara, jilid kedua dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 8 Februari. Namun, jumlah kasus covid malah melonjak.

Tercatat, pada saat pemberlakuan PPKM, total kasus COVID-19 di Tanah Air mencapai 836.718. Bahkan, ada penambahan kasus sebanyak 8.692. Saat Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaanya di rapat terbatas dengan para bawahannya, kasus COVID-19 bertambah 12.001.

Sehingga total Kasus COVID-19 di Indonesia 1.078.314. Maka, Selama 20 hari pelaksanaan PPKM ada penambahan kasus 241.596 atau setiap harinya 12 ribu kasus tambahan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar mendorong masyarakat agar mendukung semua kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah penularan COVID-19.

"Sense of crisis tentu menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh masyarakat mengingat kondisi pandemi yang belum berakhir, bahkan bisa dikatakan memburuk dengan semakin bertambahnya beban fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani pasien COVID-19," kata Ardiansyah.

Ia berpendapat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah upaya untuk mengurangi mobilisasi masyarakat.

"Apapun namanya, prinsip ini harus dilakukan agar mengurangi penularan di masyarakat," ungkapnya.

Bila kebijakan pembatasan mobilitas ini dijalankan dengan baik, ditambah program vaksinasi yang sukses, akan berdampak pada penurunan kasus, bahkan menghentikan.

"Tentunya harus didukung oleh kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan," kata Ardiansyah. (*)

Baca Juga:

'Herd Immunity' Minimal 2/3 dari Populasi, Tito: Kuncinya Adalah Kecepatan